Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Fernando Sinaga Sebut DPD dan KPA Sepakat Dorong Legislasi Reforma Agraria dan Masyarakat Hukum Adat

DPD menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara hybrid pada Senin (6/9/2021).

Editor: Amiruddin
HO/Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga (tengah). 

TRIBUNKALTARA.COM - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD R ) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara hybrid pada Senin (6/9) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam RDPU yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga ini membahas beberapa hasil dari kunjungan kerja Komite I DPD RI di daerah dan pengaduan aspirasi masyarakat Daerah ke Komite I.

Baca juga: Fernando Sinaga: Kementerian LHK Gagal Capai Target Pelepasan Kawasan Hutan untuk Reforma Agraria

“Di RDPU ini Komite I DPD RI ingin mendapatkan tanggapan dari KPA sebagai organisasi masyarakat sipil yang concern pada masalah pertanahan.

Dari kunker dan catatan aspirasi rakyat daerah yang ada di kami antara lain masih adanya konflik pertanahan di daerah berupa konflik tanah adat atau ulayat; konflik tanah tapal batas; konflik pertanahan antara masyarakat dan badan hukum; dan konflik tanah terkait tata ruang.

Belum dilaksanakannya dengan baik Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria juga menjadi catatan penting kami selama ini," kata Fernando Sinaga mengawali sambutan pengantarnya dalam RDPU ini.

"Kemudian pelaksanaan reforma agraria sejauh ini belum mampu mengatasi dan menyelesaikan konflik pertanahan, yang dijalankan melalui Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Program Sertifikasi Tanah," tambahnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga (HO/Fernando Sinaga)

Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin menyatakan sependapat dengan pernyataan Fernando Sinaga.

Menurut Iwan, Reforma Agraria bukanlah sertifikasi tanah. Sertifikat hanya bagian kecil dan tahap akhir dari proses reform di bawah Reforma Agraria.

“Tanpa RA pun, pelayanan ATR/BPN mensertikatkan tanah adalah pekerjaan rutin badan pertanahan,” tegas Iwan.

Iwan menjelaskan, Pembaruan Agraria atau Agrarian Reform, atau lebih populer dengan sebutan Reforma Agraria merupakan usaha sistematis Negara untuk merombak atau menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang timpang menjadi lebih berkeadilan, yaitu dari struktur lama ke struktur baru.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved