Info CPNS Kaltara, SKD CPNS Kabupaten Malinau Dibagi Dua Sesi, Diikuti 25 Peserta Tiap Sesi

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Malinau direncanakan akan dilaksanakan hari Senin, 4 Oktober 2021.

Pelaksanaan SKD dijadwalkan akan dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan, jalan Pusat Pemerintahan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau (BKPP Malinau), sebanyak 50 calon peserta yang akan mengikuti SKD CPNS 2021 Malinau.

Baca juga: SKD CPNS Guru Kaltara, Server Sempat Down 15 Menit, Sudarsono: Syukur Pusat Berikan Waktu Perbaikan

Kepala BKPP Malinau, Marson R Langub menerangkan pelaksanaan SKD akan dibagi dua sesi, mulai pagi hari pukul 08:30 Wita dan dijadwalkan selesai pada siang hari pukul 12:10 Wita.

“Jumlah keseluruhan peserta ada 50 orang. Hari pelaksanaannya kita bagi dua sesi, 25 peserta tiap sesi. Karena fasilitas di Balai Diklat normalnya bisa untuk 50 orang, dibatasi setengah kapasitasnya sesuai protokol,” ujarnya.

Baca juga: Cerita Peserta SKD CPNS Kaltara, Minta Didoakan Keluarga hingga Sudah Tegang saat di Ruang Tunggu

Seluruh peserta diminta hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai untuk keperluang registrasi dan pemeriksaan kelengkapan.

Tahapan registrasi dimulai sekira pukul 06:30 Wita bagi peserta sesi pertama. Dan bagi peserta SKD sesi kedua, registrasi dimulai pada pukul 09:00 Wita. Peserta diberiklan waktu 100 menit untuk mengerjakan soal uji kompetensi.

“Pelaksanaannya mulai pagi. Nanti ada registrasi peserta, pemeriksaan kelengkapan dan screening dari petugas kesehatan. Peserta diminta hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai,” katanya.

Baca juga: Hari Ke 2 Pelaksanaan SKD CPNS Kaltara 2021 Berjalan Lancar, Peserta Positif Covid-19 Dijadwal Ulang

Tahun 2021 ini, total formasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN Malinau sebanyak 294. Dengan rincian 4 formasi teknis CPNS dan 290 Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Guru.

(*)

Penulis : Mohammad Supri