Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung, Tanggapi Keluhan Mahasiswa Soal Hasil Penetapan Beasiswa

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung, Nur Syafa'at tanggapi terkait keluhan mahasiswa soal penetapan beasiswa pendidikan.

Pihaknya memahami bila ada pendaftar beasiswa yang kecewa atas hasil penetapan yang telah diumumkan.

"Memang ada 200 lebih yang lolos berkasnya, namun kuota yg disediakan hanya 200. Tentunya dengan demikian ada yang tidak bisa terakomodir tahun ini," ujarnya, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Resmi Dilantik, Dewan Pendidikan Diharap Bersinergi dengan Pemkab Tana Tidung Majukan Pendidikan

Terkait transparansi, dia sampaikan, pihaknya sudah berupaya dengan maksimal.

"Misalnya, mulai dari awal sudah jelas bahwa ada Rp 1 miliar anggaran beasiswa, yang dibagi menjadi 200 kuota. Sehingga masing-masing mendapat Rp 5 juta," jelasnya.

Baca juga: Dibuka hingga 30 Oktober 2021, Pendaftar Beasiswa Desa Sarjana Malinau Wajib Lampirkan Syarat Khusus

Selain itu, berkas yang kurang lengkap saat mendaftar, akan diberi tanda revisi. Bahkan beberapa dihubungi agar sesuai.

Layanan tanya jawab di Email, Instagram, dan Facebook, lanjutnya, selalu aktif menjawab setiap pertanyaan dari pendaftar.

"Kami juga menghubungi beberapa kampus dalam pelaksanaan verifikasi. Termasuk mengumumkan nama-nama yang dapat secara terbuka dan bisa diakses semua orang," lanjutnya.

Meski begitu, dia akui, sistem yang baru pertama dibuat selama Tana Tidung jadi daerah otonom baru ini, memang belum sempurna. Karena itu, dia katakan, hal ini akan jadi catatan kami untuk tahun depan.

Baca juga: Beasiswa Kaltara Unggul, Mahasiswa Diberi hingga Rp 4 Juta Per Orang

Soal polemik atas status ekonomi penerima, dia sampaikan, bahwa memang benar bila yang tidak mampu akan diprioritaskan.

Namun, perlu juga diketahui bahwa pada prinsipnya semua masyarakat Tana Tidung yang berkuliah, punya hak yang sama atas beasiswa.

Sehingga pertimbangannya menjadi luas, banyak aspek, dan tentunya tidak mudah.

Semua itu kemudian dibawa dalam musyawarah seluruh anggota Dewan Pendidikan. Sehingga keputusan ini adalah keputusan bersama.

Dia menerangkan, dalam petunjuk teknis, sebenarnya membolehkan anak PNS, pegawai BUMD maupun BUMN, serta anak dari anggota TNI/Polri bisa menerima, meskipun tidak diprioritaskan.

"Sekali lagi bukan prioritas, meski pada prinsipnya semua punya hak yang sama, sehingga juga memungkinkan untuk dapat.