Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Nunukan Lakukan MoU dengan Tiga Instansi Ini

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Nunukan lakukan MoU dengan tiga instansi ini.

Bawaslu Nunukan lakukan penandatanganan MoU dengan tiga instansi sekaligus. Hal itu dilakukan dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Selasa (23/11/2021).

Adapun tiga instansi yang dimaksud yakni Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB), Kabupaten Nunukan.

Baca juga: Pemprov Kaltara Dorong Sembakung Nunukan jadi Food Estate, DPKP Sebut Kondisi Geografis Mendukung

Menurut Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran, adanya MoU dengan tiga instansi tersebut, pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada 2024 dapat dengan mudah dijalankan.

"Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 itu sudah mulai di tahun depan. Meskipun sebenarnya tiga dinas itu sudah kami jalin kerjasama dalam proses Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Tapi kali ini kami ingin tingkatkan kerjasama dalam konteks pengawasan partisipatif," kata Yusran kepada TribunKaltara.com, sore.

Yusran menjelaskan, pengawasan partisipatif dapat dilakukan baik dalam lingkup pendidikan politik kepada aparatur desa atau mendorong peran perempuan di dalam politik.

"Bahkan bisa juga memberikan sosialisasi kepada penyuluh agama atau tenaga pendidik lingkup Kementerian Agama," ucapnya.

Tatkala penting kata Yusran, kaitannya dengan DP3P2KB adalah soal keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik yang lebih praktis. Termasuk, anak dibawah umur yang terlibat dalam kampanye politik.

Baca juga: Belum Dapat Surat Edaran PPKM Level 3, Bupati Nunukan Asmin Laura Imbau Warga Nataru di Rumah Saja

"Misalnya keterwakilan 30 persen perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif dan pengurus partai. Nah, itu yang kita dorong di Nunukan," ujarnya.

Beri Penghargaan Kepada Bupati Nunukan

Selain itu, Bawaslu Nunukan juga memberikan penghargaan kepada Bupati Nunukan, Asmin Laura, karena telah mendukung selama proses Pilkada 2020.

Yusran beberkan bentuk dukungan Bupati Nunukan seperti pemberian dana hibah kepada Bawaslu Nunukan sebesar Rp13 miliar. Dan kepada KPU sebesar Rp28 miliar.

"Bukan soal dana hibah saja, beliau (Asmin Laura) sebagai bupati sekaligus jadi incambent tidak pernah menolak untuk berikan klarifikasi penegakkan hukum pada Pilkada 2020. Beliau selalu hadir dan memberi kemudahan," tuturnya.

Baca juga: Bantah Disperindagkop Kaltara, Pemkab Nunukan Ungkap Kelangkaan Tabung Elpiji di Krayan

Dia berharap, dalam rangka Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, dukungan pemerintah daerah terus diberikan kepada KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya.

"Setelah Rakor, kita akan buat FGD dengan pihak terkait seperti KPU, Kesbangpol, dan dinas terkait lainnya," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis