Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Wakil Komite I DPD RI Fernando Sinaga Tegaskan RUU IKN Harus Dengarkan Rekomendasi Pemerintah Daerah

Komite I DPD RI melanjutkan pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Editor: Amiruddin
HO/Fernando Sinaga
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga 

TRIBUNKALTARA.COM – Komite I DPD RI melanjutkan pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pada RDP tersebut, Komite I DPD RI minta agar Pemerintah melakukan kajian lebih mendalam mengenai aspek penunjang lainnya seperti aspek sosial-budaya. Hal ini untuk menghindari munculnya rasa-rasa minoritas setelah pembangunan Ibu Kota Negara tersebut. 

RDP tersebut menghadirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ), Bupati Penajam Paser Utara (PPU), dan Bupati Kutai Kartanegara di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Selasa (23/11).

Baca juga: Senator Fernando Sinaga: Keputusan MK tak Mampu Hasilkan Bikameral yang Efektif dan Setara

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menyatakan bahwa pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara harus mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

Dilanjutkan, pentingnya pembahasan pengaturan terkait otorita yang ada di daerah IKN, draf Rancangan Undang Undang untuk penunjang pemerintahan harus diperhatikan agar tidak ada timpang tindih terkait alur pengawasan dan pelaksanaan struktur pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur nantinya.

“Saat rapat RUU IKN nanti, tentu DPR RI harus memperhatikan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sebagai tuan rumah. Sehingga langkah pemerintahan daerah yang diambil akan sejalan dengan otorita setempat yang berlaku," ujar Anggota DPD RI asal Kaltara tersebut.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim sangat mendukung program Presiden Joko Widodo dalam membangun IKN di daerahnya. Tetapi perlu adanya perencanaan yang matang hingga terlaksananya pembangunan Ibu Kota Negara.

“Ibu Kota Negara baru merupakan suatu kemajuan dari Indonesia, perencanaan yang matang dan pengaturan otorita harus dipertimbangkan agar tidak ada misunderstanding antara pemimpin daerah setempat dan kepala otorita IKN nantinya,” jelas Sekda Provinsi Kalimantan Timur itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara.

Kedua pemimpin daerah tersebut menyampaikan bahwa manfaat pembangunan IKN ini memang terdapat sisi positif dari aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek keuangan daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved