Disdik Nunukan Minta Pemerintah Luluskan Peserta PPPK, Junaidi: Garuda di Dadaku Ringgit di Dompetku

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kadisdikbud Nunukan minta pemerintah luluskan peserta PPPK gelombang kedua, Junaidi: Garuda di dadaku, Ringgit di dompetku.

Khawatir nasionalisme guru honorer di perbatasan RI-Malaysia luntur, Kadisdikbud Nunukan, Junaidi minta pemerintah luluskan peserta PPPK gelombang kedua.

Junaidi mengatakan, jumlah keseluruhan guru honorer baik TK, PAUD, SD, dan SMP sebanyak 750 orang.

Baca juga: Dinas Perdagangan Nunukan Sebut Minyak Goreng Naik Rp 92 Ribu, Tak Ada Keluhan Warga, Ini Alasannya

Sementara itu, pemerintah daerah mengusulkan 525 formasi guru PPPK dan yang disetujui oleh BKN hanya 461 formasi. Sedangkan yang lulus tes PPPK gelombang pertama hanya 88 orang.

"Jumlah guru honorer tingkat SD yang ikuti tes PPPK ada 293 orang dan tingkat SMP ada 28 orang. Itu total dari 21 kecamatan dan 17 wilayah daerah 3T," kata Junaidi kepada TribunKaltara.com, Selasa (30/11/2021), pukul 14.30 Wita.

Junaidi menuturkan, hal itu sangat tidak adil bagi para guru honorer di perbatasan, khusunya Kabupaten Nunukan.

Lantaran, untuk sampai ke lokasi tes saja, mereka harus keluarkan uang hingga Rp5 juta per orang. Belum lagi ujian PPPK yang sempat diundur dadakan, membuat peserta yang tidak mengetahuinya, lebih dulu berangkat ke Nunukan.

"Cukup miris kalau kita hitung pendapatan mereka per bulan dengan kos yang harus mereka keluarkan saat tes kemarin. Belum lagi saat tiba di Nunukan mereka harus bayar penginapan karena tidak punya keluarga. Sempat bolak-balik 4 kali naik pesawat karena ujian diundur dadakan," ucapnya.

Baca juga: Harga Tiket Rp 255 Ribu Perorang, Ini Jadwal Speedboat Rute Nunukan-Tarakan Selasa 30 November 2021

Menjadi guru di perbatasan, kata Junaidi bukan lagi soal finansial, tapi nyawa taruhannya. Ada guru yang harus naik perahu menyusuri sungai agar bisa mengikuti tes PPPK.

Selain itu, gaji yang mereka peroleh disesuaikan dengan dana BOSDA. Dengan kata lain gaji guru honorer ditentukan dari jumlah siswa.

"Jadi malu sebenarnya kalau cerita gaji guru honorer di wilayah 3T. Jumlah siswa itu ada yang hanya puluhan saja satu sekolah. Gaji mereka ada yang Rp300 ribu per bulan. Insentif Rp250 ribu dari pemerintah daerah kalau dari provinsi Rp550 ribu," ujarnya.

Garuda di Dadaku, Ringgit di Dompetku

Itulah slogan yang diungkapkan Junaidi untuk menggambarkan situasi guru di perbatasan RI-Malaysia.

Ia khawatir, bila pemerintah acuh tak acuh dengan nasib guru di perbatasan, akan melunturkan nasionalisme mereka.

Apalagi jarak tempuh ke wilayah Malaysia, kata Junaidi hanya hitungan menit.

"Perbatasan ini riskan sekali karena hanya 15 menit sampai sudah di Malaysia. Harga diri bangsa perlu dijaga. Kehormatan bangsa ada di perbatasan," tuturnya.

Baca juga: BMKG Nunukan Prediksi Hujan Petir Terjadi Sore Hari di Wilayah Ini, Selasa 30 November 2021

Lanjut Junaidi,"Kami minta tolong agar pemerintah luluskan peserta PPPK dari wilayah 3T dalam seleksi gelombang kedua. Jangan sampai 'Garuda di Dadaku, Ringgit di Dompetku'," tambahnya.

Junaidi menegaskan kepada Kemendikbud Ristek Dikti, agar tidak hanya memakai kriteria tunggal dalam tes PPPK. Lama dan medan pengabdian para guru honorer di perbatasan harus jadi atensi khusus.

"Ada peserta yang sudah 25 tahun ngajar dan sudah tes berkali-kali tidak lulus. Bagaimana mau lulus, akses jaringan internet tidak ada, listrik tidak ada, dunia IT mereka tidak kuasai. Kalau harus mereka ikuti kriteria begini, tidak adil," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis