Berita Bulungan Terkini
Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka, Ungkap tidak Semua Keinginan Masyarakat Bisa Diakomodasi Dewan
Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka, ungkap tidak semua keinginan masyarakat bisa diakomodasi dewan.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka, ungkap tidak semua keinginan masyarakat bisa diakomodasi dewan.
Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka, mengungkapkan bahwa tidak semua keinginan dan kebutuhan masyarakat tidak dapat diakomodasi oleh dewan.
Keterbatasan anggaran, hingga kegiatan yang belum masuk prioritas dalam APBD tahun berjalan, menjadi sebab tidak semua keinginan masyarakat dapat terwujud.
Baca juga: TIM Kaltara Dibentuk, Wadah Perantau Aceh di Kaltara, Prinsip Tetap Bersatu Dalam Kondisi Apapun
Hal ini disampaikan Hamka saat berbincang dengan Manager TribunKaltara.com Sumarsono dalam program VIP Room belum lama ini.
"Fungsi budgeting anggaran itu bukan sewenang-wenang di DPRD saja, tapi ada dari pemerintah dan juga ada juga dari inisiatif dewan," kata Hamka.
"Terkait anggaran ini sebenarnya perlu dipahami masyarakat luas, jadi dewan sudah menganggarkan yang strategis bagi masyarakat, tapi harus melihat kemampuan APBD tersebut, kalau tidak cukup ini yang menjadi problem," terang Bendahara DPD PDI-P Kaltara ini.
"Usulan masyarakat ada yang tidak tercukupi, jadi tidak semua yang diinginkan masyarakat ini bisa diakomodasi oleh dewan," sambungnya.
Kendati begitu, Hamka mengaku bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan masyarakat dengan turun langsung ke konstituen.
Menurut Hamka, hal tersebut penting guna memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Manta Ketua DPD PDI-P Bulungan ini pun mengaku, kerap bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa agar beberapa program yang dibutuhkan masyarakat juga bisa terealisasi.
Baca juga: Kode Redeem Free Fire Senin 20 Desember 2021, Tukar Kode FF dan Klaim Skin Terbaik
"Kalau kita turun ke konstituen, kita adakan reses semua masyarakat kita undang. Di sana itu biasanya sering kita disebut tidak benar oleh masyarakat karena usulannya tidak dipenuhi, tentu kita pahami itu, tapi kita jelaskan bahwa kondisi APBD kita terbatas," ungkapnya.
"Masukan masyarakat itu kami catat, kalau tahun ini tidak bisa, tahun depan harus diprioritaskan, seperti air bersih, pupuk, alat tangkap nelayan," katanya.
"Jadi kami berusaha agar terakomodir usulannya, kita koordinasikan juga dengan kecamatan dengan desa, agar program yang prioritas bisa terakomodasi seperti kesehatan, infrastruktur itu yang harus kita bantu masyarakat," jelasnya.
Penulis: Maulana lhami Fawdi