Penguatan Peran Bansos dalam Mendorong Produktivitas

Pihaknya akan selalu berupaya memastikan orang-orang yang layak akan menerima bantuan.

Upaya perbaikan data, kata Harry, dengan menggunakan sistem berbasis digital juga online ke publik, sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliable.

“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data, tidak hanya berdasar NIK namun juga KK (nomor
KK). Dengan data berbasis sistem digital maka masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas
data,” urainya

Kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena sepakat bahwa bansos sebaiknya dibahas dari aspek terpenting, yaitu data, agar semakin tepat sasaran.

Dalam hal ini, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi terutama dari sisi data.

“Juga bagaimana pelibatan semua pihak, dari pusat hingga tingkat RT RW, ini juga harus dievaluasi peran, tugas, dan sinerginya,” imbuhnya.

Ketepatan penyaluran bansos dipandang signifikan karena menurutnya, salah satu respon negara dalam penanganan COVID-19 adalah merencanakan bantuan yang tepat dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga yang terdampak.

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari setuju bahwa bansos seharusnya tidak lagi disikapi sebagai bantuan melainkan sebagai program intervensi bagian dari pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan rentan, apalagi di situasi pandemi.

Dalam hal ini, Supari menyampaikan, BRI memiliki dua peran. Pertama sebagai lembaga yang menyukseskan penyaluran bansos yang harus patuh dengan regulasi yang ada.

“Peran kedua adalah pemberdayaan, mengingat BRI adalah bank yang fokus kepada UMKM,” ujarnya.

Dalam hal bansos, sejauh ini 6,1 juta KPM yang disalurkan oleh BRI atau 100%, dengan kemanfaatan 94%.

“Pemberdayaan akan disentuh mencakup literasi dasar. Ekosistem ketahanan pandemi sudah terbentuk meski di tengah masuknya varian baru Omicron, pelaku UMKM makin naik penjualannya dari awal 20% sekarang 70%.

Jadi arah bansos memang perlu dikuatkan pada 2022 dengan konsep pemberdayaan. Agar masyarakat makin tangguh maka posisi pemberdayaan harus kuat,” tutur Supari.

Baca juga: Sempat Tertunda Tiga Bulan, 1.627 KPM Terima Bantuan Sosial BNPT Hari Ini Minggu 31 Oktober 2021

Dia menambahkan, tahun 2022 memang penguatan data harus terus diperbaiki.

“Terkait data, apa yang sudah dikeluarkan Kementerian BUMN untuk inisiatif Holding Ultra Mikro yang melibatkan 3
entitas masyarakat dari PNM, BRI, Pegadaian sejauh ini datanya sudah terintegrasi.