Siapa Calon Pemimpin IKN Nusantara Punya Background Arsitek Pilihan Jokowi, Benarkah Ridwan Kamil?

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA  - Siapa calon Pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara punya background pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi), benarkah Ridwal Kamil, Gubernur Jawa Barat?

Teka-teki ini terungkap saat Presiden Jokowi memberi clue kriteria Kepala Otorita IKN Nusantara di depan beberapa pimpinan redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Rabu (19/1/2022) kemarin.

Dikutip dari Tribunnews, Presiden Jokowi menyampaikan kriteria calon pemimpin ibu kota baru negara yang berada di Kalimantan Timur.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi.

Baca juga: Bukan Ahok atau Tokoh Kaltim, Jokowi Beri Kode Kriteria Kepala Otorita IKN Mengarah ke Ridwan Kamil

Kriteria ini sedikit mengejutkan publik, karena sebelumnya Jokowi mengungkap empat nama yang berpotensi menjadi pemimpin IKN Nusantara.

Empat nama yang disebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bambang Brodjonegoro, Azwar Anas, dan Tumiyana.

Dari empat nama tersebut, tidak satu pun yang memiliki latar belakang (bakcgroud) arsitek dan pernah menjadi pemimpin daerah.

Seperti diketahui Ahok adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Abdullah Azwar Anas mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sedangkan Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Dan, Tumiyana dikenal sebagai mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA).

Publik pun mencoba membaca, apakah nama yang dimaksud Jokowi mengarah pada Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil.

Dikutip dari artikel di Kompas.com dengan judul Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek, selain Ridwal Kamil, setidaknya ada 4 tokoh yang pernah dan masih memimpin daerah, berlatar belakang arsitek.

Mereka adalah Mensos Tri Rismaharini yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Akademisi Kalimantan Usulkan Nama Masuk Badan Otoritas IKN

Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan tergabung dalam Kalimantan University Consortium (KUC) turut membahas isu terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kalimantan University Consortium diinisiasi Rektor Unmul Prof Masjaya, Rektor Uniba Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Pontianak, Universitas Lambang Mangkurat, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Tanjung Pura, dan Politeknik Negeri Pontinak.

Baca juga: Akademisi Kalimantan Usulkan Sejumlah Tokoh Kaltim Masuk di Badan Otoritas IKN Nusantara

Beberapa waktu lalu, sekitar 22 Rektor dari perguruan tinggi se Kalimantan berkumpul di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menggelar diskusi mengusung tema “Memperkokoh Jejaring KUC melalui Implementasi Kampus Merdeka Menyonsong Pembangunan IKN sebagai Kebanggaan Kalimantan”.

Dalam paparannya, Rektor Unmul Prof Masjaya menyampaikan bahwa patut disyukuri oleh warga Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, karena pada 18 Januari 2022, UU IKN sudah disahkan.

Dengan demikian sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sudah ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Negara baru.

Sebagai UU mungkin banyak kurangnya, tapi yang utama poin inti sudah ditetapkan, kita jangan terjebak dengan hal kecil, karena masih ada waktu untuk menyempurnakannya.

Sementara itu, Rektor Uniba Dr Isradi Zainal mengatakan, pertemuan para Rektor/Pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan ini kali pertama setelah RUU IKN ditetapkan menjadi UU.

Para pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan komitmen dalam mengawal dan membangun IKN sesuai visi dan misi IKN.

Jika visi IKN melenceng wajib diingatkan secara akademik.

“Ada untuk kepentingan yang lebih besar,  nama IKN Nusantara kita terima. Namun, kami ingin di Badan Otorita yang mengelola IKN ada warga Kaltim yang masuk,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut muncul sejumlah nama tokoh Kaltim yang bakal diusulkan untuk menjadi Wakil atau Tim Badan Otorita IKN Nusantara.

Mereka dari kalangan birokrat dan akademis dengan syarat harus memahami soal IKN dan Kaltim.

Nama-nama yang diusulkan adalah Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Efendy, Rektor Unmul Prof Masjaya, dan Rektor Universitas Balikpapan Dr Isradi Zainal.

Hak Prerogatif Presiden

Badan Pengelola atau Otorita IKN Nusantara disebut dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan.

Badan Otorita tersebut nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga disebut juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus IKN.

Baca juga: UU IKN Disahkan DPR, Jokowi sudah Kantongi Nama Calon Kepala Otorita Nusantara

Kepala Otorita IKN Nusantara beserta wakilnya dipilih langsung oleh Presiden.

UU IKN mengamanatkan, Presiden Jokowi punya waktu dua bulan untuk memilih Kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan.

"Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat (21/1/2022).

Mengenai syarat pernah memimpin daerah dan punya latar arsitek, Wandy mengatakan hal tersebut merupakan kriteria ideal.

“Karena memang tantangan membangun dan memindahkan IKN kan relevan dengan itu," lanjut dia.

Meski begitu, keputusan terakhir mengenai siapa yang akan menjadi kepala Badan Otorita ibu kota Nusantara tetap kembali berada di tangan Jokowi.

"Tetapi bagaimanapun juga, Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu," sebut Wandy seperti dikutip dari Kompas.com.  (*)