Pemindahan IKN
Berbeda dengan Anies, Warga Jakarta Justru Senang Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Ini Surveinya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah salah satu tokoh yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Namun mayoritas warganya justru menilai Jakarta akan lebih baik jika tak lagi jadi Ibu Kota Negara.
Hal itu diketahui dari survey cepat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kepemudaan (PuskaMuda), responden mayoritas menginginkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan, kemacetan di Jakarta tidak akan bisa diatasi dengan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur
"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies, dikutip dari Warta Kota.
Kata Anies Baswedan, rumusan untuk mendorong Jakarta menjadi kota global dunia jauh lebih urgen ketimbang mengurus perpindahan Ibu Kota Negara.
Baca juga: Eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Diusulkan jadi Kepala Otorita IKN, Sudah Disetor ke Mensesneg
"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global, ini tantangan kita sekarang," papar Anies Baswedan.
Survei PuskaMuda yang dilakukan pada Januari 2022 terhadap 500 warga Jabodetabek, sebanyak 61,5 persen responden survei itu menilai akan ada perubahan pada Jakarta jika ibu kota negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur.
Sepertiga responden berusia 40 tahun ke atas dan telah lebih dari 20 tahun tinggal di Jakarta dan wilayah penyangganya.
Peneliti PuskaMuda, Rissalwan Habdy Lubis memaparkan Perubahan yang akan terjadi menurut mayoritas responden adalah lalu lintas dan transportasi umum lebih nyaman.
Selain itu, responden menilai kerukunan sosial dan solidaritas masyarakat akan lebih baik, adanya perbaikan baku mutu lingkungan, khususnya air dan udara. Terakhir, membaiknya persaingan bisnis dan usaha.
Baca juga: Singgung Pemindahan Ibu Kota Negara di Pengukuhan PB NU, KH Yahya Cholil Staquf Bilang Begini
"Lalu apresiasi masyarakat Betawi dan tradisinya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (akan lebih baik) karena tidak lagi mengesampingkan mereka karena mengurusi pemerintah pusat," kata Rissalwan Habdy Lubis, dalam webinar, Jumat (4/2/2022), seperti dilansir Kompas.id.
Pandangan positif ini mengalahkan 25 persen responden yang menilai Jakarta tidak akan berubah ketika tidak lagi dikuasai pemerintah pusat.
Di sisi lain, 58,8 persen responden menolak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, hanya 29 persen warga Jabodetabek yang setuju dan sisanya 11,8 persen tidak peduli dengan rencana pemindahan IKN.
Alasan tidak setuju antara lain karena Jakarta memiliki nilai historis sebagai IKN. Lalu, adanya kekhawatiran kerusakan lingkungan di Kalimantan sebagai paru-paru dunia, membebani APBN, keputusan politis yang gegabah, dan fokus penanganan Covid-19 akan terabaikan. ”Esensi pemindahan IKN ini memang lebih banyak pull factor atau faktor penarik dari kebutuhan untuk memindahkan ibu kota,” ujar Rissalwan.
”Esensi pemindahan IKN ini memang lebih banyak pull factor atau faktor penarik dari kebutuhan untuk memindahkan ibu kota,” ujar Rissalwan.
Baca juga: Ekonom Senior Kritik Pemindahan Ibu Kota Negara: Cacat Perencanaan Integrasi Proyek dan Keuangan
