Pemindahan IKN

Terindikasi Korupsi, Ada Bagi-bagi Lahan Kavling di IKN Nusantara Kalimantan Timur, Diusut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada bagi-bagi lahan kavling di lokasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud bersama tersangka lainnya mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2021). KPK resmi menahan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud bersama 5 orang lainnya dengan barang bukti uang tunai Rp 1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp 447juta dan sejumlah barang belanjaang terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNKALTARA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada bagi-bagi lahan kavling di lokasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Temuan bagi-bagi lahan yang terindikasi korupsi di IKN Nusantara tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Menurut Alexander Marwata, pihak KPK akan mengusut tuntas dugaan rasuah yang terjadi di IKN Nusantara.

Dugaan bagi-bagi lahan di IKN menjadi perhatian khusus KPK saat ini.

Hal itu berkaitan juga dengan maraknya kasus rasuah di sejumlah daerah di Tanah Air.

Baca juga: Siapa Bambang Susantono? Kepala Otorita IKN Nusantara Pilihan Jokowi, Jabat Wakil Menteri Era SBY

Namun Alexander Marwata masih enggan membeberkan lebih jauh terkait adanya pembagian lahan yang terindikasi korupsi tersebut.

Intinya, kata Alexander Marwata, laporan dugaan rasuah di IKN Nusantara sudah dikantongi KPK.

Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid.

Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia.

Baca juga: Kabar Terbaru Kepala Otorita IKN Nusantara, Istana Beri Bocoran, Segera Dilantik Presiden Jokowi

Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.

Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.

“Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” tanya Alex.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved