Berita Nunukan Terkini

DPRD Nunukan Tindaklanjuti Hasil Monitoring LKPJ Bupati 2021

DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti hasil monitoring LKPJ Bupati 2021.

Editor: Amiruddin
HO/DPRD Nunukan
DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti hasil monitoring LKPJ Bupati 2021. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti hasil monitoring LKPJ Bupati 2021.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur RSUD Nunukan, dr Dulman, Kepala Dinas Kesehatan dr Rustam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nunukan.

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin langsung ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa dan didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, SE, dan juga dihadiri anggota DPRD Nunukan.

Ketua DPRD Nunukan mengatakan, Agenda RDP ini bertujuan meminta klarifikasi atau penjelasan OPD terkait, terhadap pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021.

Baca juga: DPRD Nunukan Sampaikan Rekomendasi Hasil Monitoring LKPj Bupati 2021

”Sesuai dengan yang diagendakan hari ini membahas tentang tindak lanjut hasil monitoring LKPJ Bupati Nunukan Akhir Tahun Anggaran 2021,” kata Hj Leppa, Senin (11/4/2022) saat membuka RDP dengan OPD Nunukan di Ruang Rapat Ambalat 1.

Berdasarkan hasil monitoring DPRD Nunukan, masih terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Tentunya hal ini akan menjadi catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi Pemerintah Daerah.

Meski demikian, anggota legislatif menilai pembangunan di Kabupaten Nunukan juga sudah menunjukkan pemerataan di sejumlah bidang.

Bukan hanya fokus di satu kecamatan saja namun realisasinya sudah merambah ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Sebagai mitra Pemerintah Daerah, DPRD Nunukan berkewajiban mengawasi jalannya program pembangunan yang terealiasasi.

Namun apabila ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat maka lembaga Perwakilan Rakyat ini andil mengawal setiap aspirasi masyarakat sebagai catatan strategis ke Pemerintah Daerah.

Sebagai saran dan masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota legislatif berharap agar instansi terkait memperketat Perencanaan pembangunan di setiap Kecamatan baik spesifikasinya maupun yang bersifat teknis lainnya.

Tujuannya adalah agar Output pembangunan bisa di gunakan sepanjang tahun oleh masyarakat sesuai dengan azas manfaat dan tidak lagi membebani tahun anggaran berikutnya.

Baca juga: Pererat Silaturahmi di Bulan Suci Ramadan 1443 H, Sekretariat DPRD Nunukan Gelar Buka Puasa Bersama

(Adv)

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved