SPJ Dana Operasional RSUD Nunukan Selisih Rp 5 M, Inspektorat Verifikasi Berkas, Ini Tanggapan DPRD

"Jadi ada tiga pilihan untuk mengembalikan kerugian daerah, bisa bayar sekaligus sesuai nominal yang tertera. Bisa juga diangsur atau pemulihan aset yang bersangkutan," ungkapnya.

Tanggapan DPRD Nunukan

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Welson menyayangkan adanya laporan SPJ yang selisih hingga Rp5 Milyar.

Welson menuturkan hal tersebut sangat tidak wajar, sehingga perlu ada laporan yang transparan dan pertanggungjawaban dari manajemen RSUD Nunukan.

Baca juga: Harga Pertamax Mahal, Pemilik SPBU di Nunukan Akui Pasokan Pertalite Lebih Cepat Habis

"Itu nilai yang fantastis. Angka sebesar itu bukan lagi kesalahan mencatat laporan keuangan. Itu perlu dicurigai dan perlu ditelusuri alirannya kemana saja. Kita kawal proses audit dan seperti apa hasil akhirnya," imbuh Welson.

Bahkan, beber Welson perlu ada laporan hasil audit secara berkala untuk menghindari terjadinya penyelewengan jabatan demi kepentingan pribadi.

"Setiap kepala OPD bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang ada, ketika bawahan melakukan kesalahan administrasi," pungkasnya.

Penulis: Febrianus Felis.