Pemindahan IKN
ASN Pindah ke IKN Nusantara Dapat Rumah Gratis, Dhony Sebut akan Dibangun 13.000 Unit Tempat Tinggal
Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan mendapat fasilitas rumah gratis, karena sudah disiapkan oleh Negara.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan mendapat fasilitas rumah gratis, karena sudah disiapkan oleh Negara.
Bahkan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menyebutkan, akan dibangun kurang lebih 13.000 unit tempat tinggal (rumah) di kawasan IKN Nusantara.
“Setidaknya ada 11.000 unit rumah dibangun oleh pengembang lokal, dan 2.000 unit lainnya oleh pengembang asing. Jadi totalnya mencapai 13.000 unit,” ujar Dhony Rahajoe dalam acara PropertyGuru Indonesia Property Awards CEO & Leaders Forum 2022 di Jakarta, Kamis (9/6/2022) kemarin.
Dhony mengatakan, bagi ASN dan anggota TNI/Polri yang akan pindah ke IKN Nusantara tidak perlu lagi memikirkan untuk beli atau kredit rumah.
“Rumahnya tidak perlu beli. Yang beli itu negara," ungkapnya.
Meski demikian, ada aturan mainnya, bahwa rumah tersebut diberikan kepada ASN/TNI/Polri hingga masa jabatannya selesai.
Artinya, ketika ASN dan anggota TNI/Polri memasuki masa pensiun, rumah tersebut akan diisi oleh pegawai lainnya yang belum mendapat haknya.
Ketentuannya lainnya, rumah tersebut hanya untuk ditempati, tidak diperbolehkan memperjualbelikan rumah dinas.
Baca juga: Pendanaan Proyek IKN Nusantara Tidak Memboroskan Uang Negara, Isradi: Hanya 8 Kali Biaya Jalan Tol
"Rumah ASN/TNI/Polri itu misalnya ya, itu kan rumah dinas tipe 1. Itu tidak boleh dijualbelikan oleh ASN/TNI/Polri," kata Dhony.
Statur pemilikin lahan dan rumah tetap menjadi aset barang milik negara (BMN).
Donny mengatakan, untuk membangun fasilitas rumah ASN tersebut diberi kesempatan bagi developer atau pengembang lokal.
Apabila ada pengembang yang akan membangun rumah dinas tipe 1, akan diberi kemudahan, yakni tidak perlu mengurus masalah pertanahan dan perizinannya.
Para pengembang hanya perlu untuk memikirkan investasi bangunan (konstruksi).
Dikemukakan, saat ini sudah ada pengembang lokal maupun asing yang tertarik untuk membangun rumah di IKN Nusantara.
Namun untuk saat ini Dhony masih enggan menyebutkan pengembang lokal maupun asing yang tertarik berinvestasi di bidang properti pembangunan rumah ASN/TNI/Polri di IKN, karena masih tahap Letter of Intent (LOI).
Seperti diketahui, pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur akan diikuti boyongan sekitar 15.000-60.000 ASN/TNI/Polri dari DKI Jakarta selama periode 2022-2024.
KemenPUPR Usulan Anggaran Rp 3 Triliun
Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur rencananya akan dimulai tahun 2022 ini.
Namun, hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ) masih belum punya alokasi dana untuk bangun IKN Nusantara.
Baca juga: Kawal Pembangunan IKN Nusantara, Rektor Uniba Usulkan Isran Noor Jadi Calon Wakil Presiden 2024
KemenPUPR telah mengajukan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim antara Rp 2 triliun hingga Rp triliun kepada Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).
Hingga saat ini, alokasi anggaran IKN Nusantara tersebut masih belum dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Diketahui, Pemerintah telah menetapkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim.
Di Kaltim, wilayah IKN Nusantara ini akan meliputi sejumlah desa dan kelurahan di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).
Rencananya, pembangunan IKN Nusantara ini akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2022 ini.
Namun menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemen PUPR, Diana Kusumastuti, alokasi anggaran yang diajukan KemenPUPR belum dikucurkan Kemenkeu.
"(Kementerian) PUPR aja yang minta ke keuangan (Kemenkeu), tapi duitnya belum ada nih sampai sekarang. Belum ada duitnya, di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kita nggak ada,” ujar Diana.
Untuk pembangunan awal IKN Nusantara ini, KemenPUPR meminta anggaran sebesar Rp 2 triliun- Rp 3 triliun kepada Kemenkeu.
"Yang diminta cukup banyak ya, tapi dari totalnya kira-kira Rp 2 triliun-Rp 3 triliun kalau nggak salah," ungkap Diana seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Baca juga: Pendanaan dan CSR untuk Pembangunan IKN Nusantara
Diana menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan dan bangunan dengan prinsip design and build (rancang dan bangun).
Menurutnya, dana itu hanyalah uang muka apabila menggunakan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan prinsip tersebut.
"Selesainya mungkin sampai (tahun) 2024, MYC-nya mungkin bisa 2022, 2023, 2024 awal itu sudah harus selesai semua," jelasnya.
Namun, Kementerian PUPR tengah mempersiapkan rencana pembangunan IKN Nusantara mulai dari tahun 2022-2024.
Selama dua tahun tersebut, infrastruktur yang akan dibangun yakni, jalan, air, serta Istana Negara.
Sebelum membangun Istana Negara di IKN Nusantara, perlu dilakukan land development (pengembangan lahan) terlebih dahulu.
"Istana nggak bisa langsung dibangun ya, kita harus melakukan land development dulu," kata Diana seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Selanjutnya akan dibangun kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta di wilayah Sumbu Kebangsaan.
Sejauh ini, kata Diana, pihaknya sedang melakukan lelang proyek pembangunan awal IKN Nusantara.
"Pokoknya, bulan ini sudah ada (lelang). Kita tunggu saja nanti," sambung Diana.
Setelah dilakukan pelelangan proyek IKN Nusantara, maka selanjutnya akan dilakukan pembangunan fisik.
Menurutnya, proses lelang pun juga membutuhkan waktu, mulai dari lelang fisik dan manajemen konstruksi (MK) selama dua bulan.
"Kita tinggal tunggu ini go (lelang). Kita sudah diminta untuk lelang," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ASN Pindah ke IKN Enggak Perlu Nyicil Rumah, Semua Gratis
