DPRD Bulungan Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2021 Jadi Perda, Hamka Sampaikan Catatan ke Pemkab

Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan, Silpa itu memang wajib untuk disisakan hal ini dilakukan untuk menyiasati masalah anggaran.

“Jadi, tidak ada Silpa, karena kita siapkan untuk gaji maupun operasional pemerintah periode Januari-Februari,” bebernya.

Karena itu, Ingkong Ala memastikan tidak ada Silpa, karena ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyiasati anggaran tahun berikutnya. Sehingga, tidak terjadi gejolak di kemudian hari.

“Anggaran dari pusat itu kan tidak langsung di transfer ke daerah. Jadi, untuk menyiasatinya kita menggunakan Silpa itu,” ungkapnya.

(*)