Meskipun Sembako Dipasok Tiap Hari, Masih Belum Cukup, Warga Krayan Sarankan Bisnis Dengan Serawak 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sampai saat ini masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan masih menunggu hasil negosiasi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Pemerintah Serawak, Malaysia.

Sebelumnya, puluhan masyarakat Krayan melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Serawak dengan melakukan penutupan jalur lintas batas Long Midang-BaKelalan mengunakan kawat berduri dan sedikit timbunan tanah.

Tiga tuntutan yang mereka bawa saat aksi intinya meminta pemerintah kedua negara bertetangga ini untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak pengusaha yang ada di kedua negara untuk melakukan perdagangan seperti sebelum pandemi Covid-19, B to B (business to business).

Baca juga: Aksi Tutup Jalan di Krayan, Ketua DPRD Kaltara Akan RDP: Kita Minta Penjelasan dan Cari Jalan Keluar

"Masyarakat Krayan masih menunggu sikap dari pemerintah provinsi soal tiga tuntutan yang mereka ajukan pada saat aksi protes. Mereka minta Pemprov Kaltara segera melakukan komunikasi dengan Pemerintah Serawak," kata Camat Krayan, Ronny Firdaus kepada TribunKaltara.com, Jumat (08/07/2022), pukul 09.00 Wita.

Saat ini kata Ronny, kebutuhan sembako di Krayan masih dipasok dari Tarakan, Nunukan, dan Malinau.

Meskipun jumlah pasokan yang dimuat tiap harinya menggunakan pesawat masih belum mencukupi 10.874 jiwa penduduk yang tersebar di 5 kecamatan.

Baca juga: Aksi Tutup Jalan Jalur Lintas Batas di Krayan, Ketua DPRD Kaltara Harap Warga Utamakan Musyawarah

"Pesawat yang muat sembako sekali terbang muat sembako hanya 1,2 ton. Setiap hari dua sampai tiga kali pesawatnya flight ke Krayan. Itupun tergantung cuaca. Belakangan ini cuaca di Krayan sering hujan," ucapnya.

Sementara saat ini untuk barang penting lainnya seperi material bangunan belum dapat dipasok dari dalam negeri, karena biaya angkut pesawat terbilang mahal.

"Kalau BBM punya armada sendiri. Sekarang sudah mulai beroperasi pesawat Air Tractor, daya angkut 3 ton. Ongkos angkut pesawat per Kg Rp20.000. Jadi kalau semen 1 sak 50 Kg berarti sudah Rp1 juta per sak. Itu belum harga belinya," ujarnya.

Tak hanya itu, Ronny juga menyampaikan alasan meminta kembali konsep perdagangan B to B, karena 1 koperasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Krayan.

"Harganya juga tinggi dengan memakai koperasi. Sebelum Covid-19 gula dari Serawak hanya Rp15-16 ribu. Dengan koperasi jadinya Rp26-28 ribu," tambahnya.

Baca juga: Warga Tutup Jalur Perbatasan Tolak Monopoli Perdagangan di Krayan, Pemprov Kaltara Jelaskan Alasan

Keputusan B to B Ada Pada Pemerintah Serawak

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriyani menjelaskan pemilihan koperasi saat itu, menyesuaikan kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Sarawak.

Lantaran, pemerintah setempat menerapkan lockdown yang menutup akses keluar atau masuk masyarakat Krayan.

Sehingga, alternatif yang diminta adalah skema satu pintu melalui titik keluar masuk utama untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Ada tiga badan usaha yang sudah direkomendasikan Gubernur Kaltara, Pak Zainal Paliwang ke KJRI di Serawak untuk menjadi fasilitator perdagangan di Krayan. Satunya berbentuk PT dan duanya koperasi," tutur Hasriyani.

Kendati begitu keputusan atas rekomendasi Gubernur Kaltara itu berada di tangan Pemerintah Sarawak. Sampai saat ini belum ada persetujuan yang diberikan.

"Soal pemasokan barang 1 pintu itu bukan maunya kita. Meskipun kita sudah memohon, persetujuan dari Pemerintah Serawak. Apalagi ada aksi protes begitu. Itu sudah jadi atensi Kemenlu dan Dubes," ungkapnya.

Lanjut Hasriyani,"Kenapa hanya 1 koperasi di Indonesia yang mereka sepakati termasuk 1 koperasi di Ba'kelalan. Itu untuk memudahkan mereka mengontrol barang yang masuk ke Krayan. Jangan sampai lumbung mereka kosong," pungkasnya.

Baca juga: Soal Aksi Penutupan Jalan di Krayan, Ini Respon Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kaltara

Jawaban Pemprov Soal Disparitas Harga Sembako

Kemudian mengenai harga sembako dari Serawak yang terbilang tinggi, Hasriyani menyebut perdagangan resmi tersebut diketahui oleh kedua negara.

Sehingga barang yang masuk ke Krayan dimonitor oleh Pemerintah Serawak.

"Artinya barang yang bersubsidi di negara Serawak tidak mungkin dikeluarkan. Pasti ada kontrol. Berbeda dengan perdagangan di Sebatik. Meskipun perbatasan tapi ilegal jalurnya. Sehingga bisa saja barang bersubsidi masuk melalui Sebatik," imbuhnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.