Sambut Pemilihan Umum Serentak, Anggaran KPU Bulungan Untuk Pemilu 2024 Diusulkan Rp 39 Miliar

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, mengelar sosialisasi mengenai tahapan serta mekanisme menuju pemilu 2024 mendatang.

Setiap devisi yang membidangi  menjelaskan tahapan yang telah mereka laksanakan.

Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani saat membuka sambutan menuturkan beberapa hal penting, salah satunya membahas anggaran yang diusulkan kepada DPRD dan pemerintah daerah untuk pemilu tahun 2024.

Sebelum usulan itu disampaikan, jajarannya di KPU Bulungan, kata Lili telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Baca juga:

"RDP tersebut, membahas usulan anggaran, serta peruntukannya. Kemudian akan dipaparkan kepada pemda serta proposal resminya," ucapnya Jumat (15/7/2022).

Dari situlah kata Lili, akan dilihat berapa anggaran yang disediakan lalu dikalkulasikan sesuai kebutuhan.

Menurut Lili, usulan anggaran yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebesar Rp 39 miliar lebih.

"Pemilu tahun 2024 mendatang kita usulkan anggaran sebesar Rp 39 miliar lebih," ungkapnya.

Lili menuturkan, porsi anggaran yang diusulkan tentu berbeda dengan Pilkada tahun lalu.

"Jumlahnya sekitar Rp 21 miliar, dan ada sisa sekitar Rp 3 miliar yang dikembalikan ke daerah," ucapnya.

Lili berharap, di tahun 2024 anggaran tersebut bisa bertambah ketimbang tahun lalu.

Dengan pertimbangan adanya usulan untuk kenaikan upah Badan Ad-hoc, kata Lili hal tersebut dinaikkan tiga kali lipat.

"Kenaikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja kerja teman-teman badan Ad-hoc," ucapnya.

Perempuan yang mantan aktivitas HMI tersebut menambahkan, usulan anggaran itu sudah disetujui oleh DPRD, saat ini tinggal menunggu dari Bupati Bulungan, karena belum diserahkan proposal secara resmi.

Baca juga: Bakal Ada KIPI di Tanjung Palas Timur, Kursi dari Dapil I Bertambah? Ini Penjelasan KPU Bulungan

"Kita menunggu jadwal lowongnya Bupati,untuk bisa komunikasi dan menyampaikan secara resmi," ucapnya.

Keperluan anggaran tersebut, kata Lili sudah termasuk dengan pembayaran honorarium badan Adhoc.

"Kemudian sosiaslisasi, teknis tahapan mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan, termasuk dengan sosialisasi,logistik," ungkapnya.

Penulis: Georgie Sentana Hasian Silalahi