Berita Nunukan Terkini

KPU Nunukan Sebut 39 Parpol Pemilik Akun Sistem Informasi Partai Politik Belum Tentu Ikut Pemilu

Mengapa 39 parpol pemilik akun SIPOL belum tentu ikut Pemilu 2024? Simak penjelasan KPU Nunukan.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM / FELIS
KPU Nunukan melakukan rapat koordinasi dengan 39 Parpol di Nunukan terkait pendaftaran dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2024, Sabtu (30/07/2022), siang. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nunukan, Kalimantan Utara mencatat sebanyak 39 partai politik atau parpol yang sudah memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL

Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin mengatakan belum tentu 39 parpol yang telah memiliki akun SIPOL menjadi peserta Pemilu 2024.

"Sebanyak 39 parpol di Nunukan sudah punya akun SIPOL, karena pendaftaran pakai aplikasi itu.

Tapi belum tentu jadi peserta Pemilu 2024, karena pendaftaran parpol di KPU pusat.

Kami di daerah hanya membantu memverifikasi," kata Kaharuddin kepada TribunKaltara.com, Minggu (31/07/2022), pukul 13.00 Wita.

Sesuai tahapan, pendaftaran parpol dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh parpol pada Senin, 1 Agustus 2022 - Minggu, 14 Agustus 2022.

Verifikasi administrasi dimulai Selasa, 2 Agustus-Minggu, 11 September 2022.

Sementara itu, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan dimulai pada Sabtu,15 Oktober-Jumat, 4 November 2022.

Baca juga: Gedung KPU Nunukan Pindah di Nunukan Selatan, Rahman: 10 Tahun Tunggu Kantor Baru

Kaharuddin menjelaskan pihaknya belum lama ini melakukan rapat koordinasi dengan 39 parpol di Nunukan terkait pendaftaran dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024.

Ada 9 parpol yang sudah lolos parliamentary threshold (PT) sehingga tidak ikut verifikasi faktual Pemilu 2024. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi parpol.

Parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir hanya mendaftar dan verifikasi administrasi.

Lalu, Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus mendaftar, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual.

"Jadi Parpol yang tidak masuk ambang batas 4 persen dan tidak punya keterwakilan baik tingkat DPRD provinsi dan kabupaten harus ikut mendaftar, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Apalagi Parpol baru," ucapnya.

Diketahui 9 parpol yang tidak ikut verifikasi faktual Pemilu 2024 yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kaharuddin menyebut untuk di Nunukan, selain Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), pihaknya belum mendapat informasi lainnya terkait Parpol baru.

"Parpol Gelora hanya silahturahmi menyampaikan keberadaan mereka di Nunukan. Tapi sekali lagi mengenai peserta Pemilu 2024 pendaftarannya di KPU pusat. Tanggal 2 Agustus baru kami mulai verifikasi administrasi," ujarnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis.

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved