Indikator Jual Beli Jabatan Jadi Catatan KPK, Kepala BKPSDM KTT Pastikan tak Terjadi di Tana Tidung

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Kekosongan keterangan indikator jual beli jabatan di sistem monitoring center for prevention (MCP) menjadi catatan bagi pemeritah Kabupaten Tana Tidung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, terkait jual beli jabatan ini menjadi salah satu concern bagi KPK. Mengingat, kegiatan jual beli jabatan menjadi problema di seluruh daerah di Indonesia.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Tidung, Arman Jauhari pastikan hal tersebut tak terjadi di Kabupaten Tana Tidung.

"Alhamdilillah sampai dengan saat ini tidak ada terkait masalah jual beli jabatan. Kita mengikuti mekanisme dengan proses yang ada," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Dampak Tanggul Jebol PT KPUC Hingga Sungai Sesayap KTT, PDAM Tana Tidung Stop Produksi Air Bersih

Dia akui, ada beberapa indikator MCP KPK yang belum bisa dipenuhi BKPSDM Kabupaten Tana Tidung.

Meski demikian, pihaknya akan selalu mengacu pada regulasi yang ada di pemerintah pusat.

Setiap proses yang dilakukan pun, kata dia, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Seperti dalam proses mutasi, yang kita lakukan itu selalu kita minta izin dulu dengan Gubernur (Zainal Paliwang) maupun dengan Kemenpan," katanya

Lebih lanjut dia tegaskan, pemerintah Kabupaten Tana Tidung aman dari kegiatan jual beli jabatan.

"Insya Allah, kita pastikan KTT aman dari jual beli jabatan, kita tetap menjaga hal itu dan tidak akan ada jual beli jabatan. Kita tetap profesional aja," tuturnya

Penulis: Risna