Sebut Gubernur Kepanjangan Tangan Pusat, Zainal Paliwang Tolak Ajakan Massa Aksi, Ini Kata Mahasiswa

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Aksi demonstrasi mahasiswa di Tanjung Selor berlanjut dengan diskusi di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (6/9/2022).

Demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, GMNI, GMKI dan LMND itu dilakukan untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM.

Dalam aksi itu, mahasiswa meminta dan mendesak Gubernur Kaltara Zainal Paliwang bersepakat dengan massa aksi untuk menolak kenaikan harga BBM.

Ajakan itu berulang dilontarkan baik saat orasi di depan Kantor Gubernur Kaltara maupun saat berdiskusi di ruang rapat.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Tekankan Pentingnya Bersinergi Bangun Pesisir Perbatasan

Namun, permintaan dan desakan itu ditolak dengan tegas oleh Gubernur Zainal Paliwang.

Dengan nada agak tinggi, Zainal Paliwang menegaskan dirinya tak dapat menolak kebijakan pemerintah pusat.

Sebab menurutnya gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

"Saya jangan dipaksa untuk menolak, saya gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat," ujar Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang kepada mahasiswa.

"Jadi apapun yang diputuskan pusat saya akan mendukung, karena itu juga sudah dibahas cukup lama karena beban subsidi cukup berat," ungkapnya.

Kendati menolak permintaan dan desakan massa aksi, Gubernur Zainal memastikan Pemprov Kaltara akan mengambil sejumlah langkah dan kebijakan guna meredam dampak yang lebih luas dari kenaikan BBM.

"Kalau kami akan mencari solusi bagaimana kenaikan ini tidak terlalu berdampak bagi warga Kaltara," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi demonstrasi, Randiyansyah, mengatakan, massa aksi tetap konsisten menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

Randiyansyah yang juga aktivis PMII Bulungan ini mengatakan, akan terus mengawal pernyataan Gubernur Kaltara yang akan melakukan kebijakan untuk meredam dampak dari kenaikan BBM.

Baca juga: Tegaskan Kuota BBM Subsidi Diatur BPH Migas, Kaltara Dapat Jatah 11.671 KL, Pertamina Ungkap ini

"Kalau gubernur sampaikan tidak bisa menolak, tapi kami akan mengawal komitmen gubernur yang akan mengendalikan inflasi dampak dari kenaikan BBM," kata Randiyansyah.

Tak hanya itu, kata Randiyansyah mahasiswa juga akan terus mengawal komitmen Polda Kaltara dan Polres Bulungan dalam mencegah terjadinya penyelewengan subsidi BBM.

"Kami juga akan mengawal penindakan penyelewenangan BBM bersubsidi yang tadi sudah disampaikan oleh Kapolda dan Kapolres," ujarnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi