TOPIK
Berita Kaltara Terkini
-
KPU Kaltara menyatakan 8 Bacalon DPD RI dapil Kaltara memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi perbaikan. Bacalon harus mengikuti tahapan verfak.
-
Kepala Disperindagkop Kaltara Hasriyani mengatakan dukungan itu juga diwujudkan dengan memastikan pasar bagi produk-produk UMKM.
-
Meskipun KPU RI ajukan banding soal penundaan Pemilu 2024, namun menurut Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami tahan Pemilu 2024 tetap berjalan.
-
Meskipun awal Ramadhan 1444 Hijriah penumpang masih sepi, namun Damri Tanjung Selor tetap menyediakan armada seperti biasanya.
-
Stok bahan pokok aman di daerah Kalimantan Utara menjelang Ramadhan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Disperindagkop Kaltara Hasriyani
-
Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara Fredrik Willem Saija menyatakan jumlah hakim di lembaganya terbilang sudah mencukupi.
-
Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara Fredrik Willem Saija mengatakan pembentukan Pengadilan Tipikor di PN Tanjung Selor terus berprogres.
-
Jajaran Polda Kaltara ikuti edukasi upaya percepatan penurunan stunting, melalui pembekalan bagi anggota Polri Polda Kaltara, Kapolda hadir langsung.
-
Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara Fredrik Willem Saija lantik dua hakim Tipikor, masing-masing Hakim Riza Yasma dan Hakim Rahmat.
-
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara menggelar musyawarah olahraga provinsi (Musorprov) ke-III di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara.
-
PUPR Perkim Kaltara menyatakan pembangunan infrastruktur di Kaltara masih menjadi prioritas fokus kerja pembangunan ruas jalan dan sarana prasarana.
-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ( Pemprov Kaltara ) telah menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadhan
-
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang memberikan alasan mengganti Kepala Dinas PUPR Perkim dari Datu Iman Suramenggala ke Helmi.
-
Jelang Ramadhan Pemprov Kaltara menyatakan bakal menginventarisasi permasalahan di tiap daerah soal ketersediaan bahan pokok hingga inflasi.
-
Progres pembangunan Gedung DPRD Kaltara yang berlokasi di Gunung Seriang, Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara telah menyentuh angka 50,8 Persen.
-
Kunjungan perdana Kadis PUPR Kaltara yang baru, terungkap progres pembangunan Gedung DPRD Kaltara.
-
Diterima Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Analis Puslitbang Polri Kombes Pol Ade Djadja Subagdja bertandang ke Mapolda Kaltara.
-
Kanwil Kemenag Kaltara menargetkan serapan anggaran instansinya mencapai lebih dari 50 persen di Semester I tahun ini.
-
Pembangunan gedung kantor diperlukan lantaran sampai saat ini Kanwil Kemenag Kaltara masih berkantor di gedung milik Kantor Kemenag Bulungan.
-
Dua kabupaten dan satu kota telah serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran Tahun 2022 kepada Kantor Perwakilan BPK RI Kaltara
-
kampanye politik yang dilakukan parpol maupun bakal calon baik lewat pemasangan baliho maupun spanduk di ruang publik, Kemenag Kaltara tegaskan ini.
-
Tidak akan ada pembatasan jemaah, Kanwil Kemenag Kaltara mengisyaratkan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan 1444 H tahun ini akan kembali normal.
-
Ribuan tenaga kerja dipastikan berpeluang untuk mendaptkan pekerjaan di dua PNS Kaltara, yakni KIPI Bulungan dan PLTA Mentarang, termasuk TKA.
-
Lamandau, salah satu perusaahan desain interior yang ada di Bulungan, Siapa yang ingin rumahnya di desain dengan bagus, datang aja ke Lamandau.
-
Dinskaertrans Kaltara sebut untuk Tenaga Kerja Asing atau TKa di PT KIPI, sampai saat ini belum ada laporang resmi yang masuk.
-
Pemprov Kaltara mendorong Raperda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dapat segera dibahas oleh DPRD Kaltara dan dapat rampung tahun ini.
-
Pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kaltara yang nantinya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan terus disuarakan.
-
Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Kaltara mengeluhkan maraknya kegiatan pasar gelap di daerah perbatasan negara.
-
Bapenda) Kaltara mengungkapkan sejumlah perubahan untuk pajak dan retribusi daerah setelah berlakunya UU No.1 tahun 2022 tentang HKPD.
-
Bapenda Kaltara sosialisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut dan menghasilkan pendapatan bagi daerah.
