Kadis Sosial Kaltara Jelaskan Nasib PKH Pasca Anggaran Transfer ke Daerah Dipangkas

Ringkasan Berita:

• Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan aman dari pemotongan anggaran TKD dalam APBD 2026 karena dikelola langsung oleh Kementerian Sosial.
• Pendamping PKH dituntut meningkatkan kinerja dengan target graduasi, yaitu keluarga penerima manfaat keluar dari garis kemiskinan; tercatat 133 keluarga secara nasional telah tergraduasi.
• Untuk wilayah Kalimantan Utara, Dinsos belum menerima data valid terkait graduasi PKH, masih menunggu laporan resmi dari pendamping di lapangan.

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Program Keluarga Harapan ( PKH ) dipastikan tidak terdampak signifikan oleh rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah ( TKD ) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 2026.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Utara ( Kaltara ), Obed Daniel, mengatakan PKH merupakan program nasional yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial, sehingga relatif aman dari kebijakan pemangkasan tersebut.

“PKH hampir tidak bisa dikatakan terdampak.

Dampaknya sangat kecil karena program ini langsung ditangani oleh Kementerian Sosial,” ujar Obed Daniel, Minggu (4/1/2026).

Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran justru lebih berpotensi dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), maupun lembaga yang mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Baca juga: Dinas Sosial Provinsi Kaltara Siapkan Pencegahan Konflik Sosial hingga Bimtek Logistik Bencana

Meski demikian, pemerintah pusat disebut tetap berupaya menjaga agar sektor pelayanan dasar dan program perlindungan sosial, tidak mengalami pemotongan signifikan.

Menurut Obed Daniel, komitmen Kementerian Sosial terhadap keberlanjutan PKH hingga saat ini masih kuat.

Selain memastikan ketersediaan anggaran, kementerian juga mendorong peningkatan kinerja pendamping PKH di daerah.

Pendamping PKH, lanjut Obed Daniel, dituntut memiliki target kinerja yang terukur

Terutama dalam mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari garis kemiskinan.

Salah satu indikator kinerja tersebut adalah graduasi, yakni penghentian kepesertaan karena keluarga penerima manfaat telah mandiri secara ekonomi.

“Kementerian Sosial mencatat, sebanyak 133 keluarga secara nasional telah tergraduasi dari PKH.