Senator DPD RI Fernando Sinaga Minta Menteri ATR/BPN Kawal Program Strategis Nasional KIPI Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto pada Senin (5/9/2022) lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Dalam Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Andiara Aprilia Hikmat ini, Senator DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Fernando Sinaga menyampaikan beberapa isu penting terkait kinerja Kementerian ATR/BPN dibawah kepemimpinan Menteri Hadi Tjahjanto.

Salah satu isu penting yang disampaikan Fernando Sinaga adalah soal Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional  ( KIPI ) yang terlatak di Tanah Kuning – Mangkupadi, Bulungan, Kalimantan Utara ( Kaltara ).

Baca juga: Meriahkan HUT ke-77 RI, Senator DPD RI Fernando Sinaga Gelar Kegiatan di Beberapa Daerah di Kaltara

Fernando menyatakan, KIPI sebagai PSN yang akan menjadi role model pembangunan kawasan industri hijau di Indonesia, meminta Kementerian ATR/BPN untuk proaktif mengawal pembangunan PSN tersebut dari aspek penyediaan tanah dan tata ruang agar meminimalisir terjadinya konflik pertanahan dan tata ruang termasuk mempersempit ruang gerak mafia tanah dan mafia tata ruang di PSN KIPI Kaltara tersebut.

“Di dapil saya di Kaltara Pak Menteri, terdapat PSN yaitu KIPI. Tetapi 4.700 hektar lahan di KIPI itu masih HGU Perusahaan.

Karena ini merupakan PSN maka proses pembebasan lahan antara perusahaan dengan investor KIPI harus diketahui dan difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Mohon ada percepatan kebijakan Kementerian ATR/BPN Pak Menteri mengenai progress tersebut, agar ada kepastian PSN KIPI sehingga akan berdampak baik pada penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kaltara,” tegas Fernando.

Menanggapi hal tersebut, Hadi Tjahjanto menegaskan Kementerian ATR/BPN dalam proses melaksanakan pengalihan HGU tersebut seraya terus mengawal penuh pelaksanana PSN dan program reforma agraria di Kaltara.

“Reforma agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Melainkan untuk meningkatkaan kesejahteraan masyarakat,” tegas mantan Panglima TNI.

(*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok officialtribunkaltara

Follow Helo TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official