Harga BBM Naik, Pemprov Kaltara Pastikan Redam Gejolak Inflasi, Singgung Subsidi Ongkos Angkut

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara memastikan akan mencari solusi untuk meredam potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Asisten II bidang Perekonomian Setprov Kaltara, Bustan mengatakan, sejumlah langkah telah dipertimbangkan untuk menekan inflasi.

Diantaranya memberikan subsidi pupuk bagi petani, hingga memastikan kelancaran distribusi BBM ke wilayah Kaltara.

"Kami akan mencari solusi terkait dampak dari kenaikan BBM ini seperti pengendalian inflasi," kata Bustan.

Baca juga: UMKM Kaltara, Wanginya Peluang Bisnis Roti Rumahan, Omboi Sasar Pencinta Bakery di Bulungan

"Misalnya terkait pertanian, petani butuh pupuk kita subisidi pupuk itu kan solusi. Lalu kalau ada hambatan distribusi BBM, kalau jalan rusak kita follow-up ke BPJN supaya transportasi tidak ada masalah," ungkapnya.

Tak hanya itu, menurut Bustan, program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan penumpang juga dapat dimanfaatkan guna meredam potensi gejolak inflasi.

"Lalu ada SOA, itu kan juga bisa itu bisa kita manfaatkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah dana di belanja tak terduga (BTT) untuk antisipasi gejolak inflasi pasca kenaikan harga BBM.

"Kalau kita itu nanti taruh di belanja tidak terduga untuk antisipasi," kata Denny Harianto.

Senada dengan Bustan, Denny mengatakan, program SOA Barang dan SOA Penumpang--yang kini teranggarkan dalam APBD Perubahan--juga dapat dimaksimalkan untuk mengantisipasi inflasi.

"Kalau di teman-teman OPD itu ada juga kegiatan, termasuk SOA itu, jadi kita memberikan subsidi itu," ujarnya.

Terkait kebijakan baru sebagai bantalan sosial dari kenaikan harga BBM, Denny mengatakan belum dapat dilakukan di APBD tahun 2022.

Karena menurutnya semua kebijakan yang ada saat ini sudah tertuang di dalam KUA-PPAS dan harus mengikuti hal tersebut.

Baca juga: Soal Penyesuaian Tarif Speedboat Tujuan Nunukan-Tanjung Selor, Dishub Kaltara: Gapasdap Belum Ajukan

"Kalau kebijakan baru kita lihat ke depannya, karena kalau baru harus mengubah RKPD, Renstra, jadi kami ikuti pedoman KUA-PPAS," katanya.

Menurutnya kebijakan baru untuk bantalan sosial, bisa saja diakomodasi di APBD 2023 dengan pertimbangan angka inflasi di Kaltara semakin tinggi.

"Tapi kalau itu kita siapkan, kemungkinan kita ubah, jadi misalnya yang memperkuat sektor pertanian dan perikanan kita perkuat, tapi untuk yang baru kita tidak bisa keluar jalur," tutur Denny.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi