Berita Kaltara Terkini

Presiden Joko Widodo Instruksikan Pemerintah Daerah Pakai Kendaraan Listrik, Ini Respon BKAD Kaltara

Demi mengurangi emisi karbon, Presiden keluarkan instruksi agar pemerintah daerah dan pusat gunakan kendaraan operasional berupa kendaraan listrik.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ Tangkapan Layar Youtube TribunKaltara
Pengendara saat mengendarai mobil listrik milik PLN di Kaltara 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Presiden RI, Joko Widodo, mengeluarkan instruksi agar kendaraan dinas instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat dan daerah menggunakan mobil listrik berbasis baterai.

Instruksi itu tertuang dalam Inpres No. 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Aturan itu dikeluarkan dalam rangka mengurangi emisi karbon sesuai dengan target Indonesia yang bebas emisi karbon pada 2060 nanti.

Baca juga: SKK Migas dan KKKS Komitmen Dukung Pemerintah Turunkan Emisi Karbon, Rehabilitasi DAS & Tanam Pohon

Dengan instruksi tersebut, maka kendaraan operasional atau kendaraan dinas instansi pemerintahan diharapkan beralih, dari yang selama ini berbahan bakar minyak menjadi listrik berbasis baterai.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, mengaku, masih menunggu tindaklanjut dari pimpinan.

Menurut Denny, jika kendaraan dinas seperti mobil harus beralih ke mobil listrik, maka harus ada kebijakan dalam mengelola mobil dinas berbahan bakar minyak yang selama ini digunakan.

Baca juga: Menunjang Kinerja Melayani Pasien, Para Dokter di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Dapat Mobil Dinas 

Tak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung mobil listrik di Kaltara.

"Kita harus pikirkan juga kendaraan yang kita punya sekarang, nanti mau dikemanakan? apakah nanti harus dilelang atau dijual?" kata Denny Harianto, Jumat (16/9/2022).

"Kalau harus gunakan (mobil listrik) kesiapan armada itu juga harus dihitung juga," ungkapnya.

Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto 16092022
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto

Dari sisi anggaran, Denny mengatakan, pihaknya harus mengkalkulasi kemampuan anggaran daerah sebelum nantinya Inpres No.7 tahun 2022 tersebut diterapkan di Kaltara.

Sebab menurutnya, masih banyak pos anggaran lainnya yang lebih prioritas, khususnya untuk pembangunan di Kaltara.

Baca juga: Bawa Pulang Mobil Ertiga, Naslinda Dapat Hadiah Utama Simpedes BRI Tanjung Selor, 7 Motor Dibagikan

"Kalau anggarannya, kemampuan anggaran kan ada yang namanya mana prioritas mana yang tidak prioritas, artinya kita harus selektif lagi, kalau dalam waktu yang cepat rasanya belum," kata dia.

Karena itu, menurut Denny opsi paling tepat saat ini adalah memaksimalkan kendaraan dinas atau mobil dinas yang ada saat ini. "Kita lihat semua daerah lagi menghitung kemampuan anggarannya, jadi (sekarang) yang bisa kita gunakan, kita gunakan dulu," tutur Denny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

 

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved