Realokasi Diakomodir Perubahan APBD, Bansos BBM Pemkab Malinau Segera Direalisasikan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Realokasi Dana Transfer Umum untuk program perlindungan sosial turut dibahas dalam Rapat Paripurna Pengesahan Perubahan APBD Malinau tahun ini.

Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, masyarakat meminta agar pemerintah cermat dalam menentukan sasaran penerima bantuan.

Supaya program perlindungan sampai kepada pihak yang berhak menerima dan tidak ada tumpang tindih penerima.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa seusai pengesahan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2022 menerangkan persoalan tersebut telah dibahas bersama dinas teknis, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Stok dan Pergerakan Komoditas Perlu Pengawasan Rutin, Redam Dampak Kenaikan Harga BBM di Malinau

"Pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan 2 persen dana transfer umum dalam APBD. Saya telah mengintruksikan kepada OPD terkait supaya dipercepat," ungkapnya.

Program bantalan sosial BBM tersebut dialokasikan untuk kelompok rentan sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau 134/PMK.07/2022.

Wempi W Mawa menerangkan saat ini pemerintah kabupaten tengah menyusun aturan berkait penyaluran demikian halnya pendataan sasaran.

"Sudah diintruksikan kepada OPD Terkait. Segera mempercepat prosedur dan regulasi pelaksanaan program dan kegiatan belanja wajib dampak dari inflasi," ucapnya.

Melalui program perlindungan sosial tersebut diupayakan dapat menjaga daya beli dan melindungi masyarakat rentan akibat dampak kenaikan harga BBM.

(*)

Penulis : Mohammad Supri