Pembiayaan Kreatif Proyek Pembangunan IKN Nusantara Digenjot, Kurangi Ketergantungan pada APBN

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Pembiayaan kreatif proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara terus digenjot. Hal ini  untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.

Kondisi ekonomi Indonesia yang dibayangi resesi dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI Brahmantio Isdijoso mengungkapkan, dengan adanya partisipasi swasta pada pembangunan IKN Nusantara diharapkan proyek IKN tetap jalan.

"Kalau kemungkinan adanya resesi itu kan harus kita upayakan supaya kegiatan ekonominya bisa lebih banyak.

Kami upayakan aktivitas bisnis ini bertambah, salah satunya dengan menjaga supaya pembangunan infrastruktur terus diupayakan," kata Brahmantio di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Brahmantio mengungkapkan, pembiayaan kreatif dengan partisipasi swasta bisa mendorong keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara .

"Kalau nanti terjadi resesi, semoga resesinya tidak parah-parah banget. Karena, swastanya terus kami ajak untuk membangun infrastruktur," kata dia.

Baca juga: Wijaya Karya Bangun 22 Tower Rusun untuk Hunian Pekerja IKN Nusantara, Segini Nilai Proyeknya!

Brahmantio mengungkapkan, saat ini sudah banyak sektor swasta yang tertarik untuk investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Beberapa investor swasta sedang dalam proses due diligence.

"Sudah banyak investor yang tertarik dengan skema pembiayaan kreatif tersebut.

Ada banyak penawaran yang datang, dan sekarang laggi proses dan nanti akan dibuat sistematis supaya target 2024 infrastruktur yang dibutuhkan bisa dihadirkan," lanjut dia.

Adapun pembiayaan APBN atau swasta tersebut difokuskan untuk tahun 2024 antara lain air, perumahan ASN serta perkantoran pemerintah.

Dia juga mengungkapkan, untuk porsi atau ratio pembiayaannya sudah dibagi berdasarkan aturan skema KPBU.

"Itu sudah dibagi-bagi mana yang akan dibiayai oleh pemerintah mana yang dengan APBN. Yang ditawarkan ke swasta untuk pembayaran kreatif dengan skema KPBU yang sudah minat, ada investor Korea, China, domestik juga ada dan dalam proses tender," ujar Brahmantio.

Brahmantio berharap, ada banyak investor swasta yang bisa berpartisipasi untuk berinvestasi dengan skema KPBU tersebut.

Dengan begitu, dana APBN bisa digunakan sebagai shock absorber atau peredam gejolak.

Baca juga: Menteri PUPR Hadiri Forum IKN Nusantara di Kuala Lumpur, Beri Karpet Merah bagi Investor Malaysia

"Lebih banyak swasta ya lebih bagus. Artinya dana APBN bisa difokuskan untuk menangani inflasi dan menjadi shock absorber, dan gejolak ekonomi dunia tidak langsung berdampak," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto Sastrosuwito mengungkapkan, pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas pemerintah.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan nasional.

Pembangunan infrastruktur juga memberi multiplier effect secara luas.

"Kami menyadari kapasitas kami, tapi kami tetap mengoptimalkan belanja infrastruktur juga.

Kami bersama kementerian teknis terbuka dengan skema-skema pembiayaan kreatif, dan alternatif untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur," ungkap Suminto.

Kurangi Ketergantungan APBN

Indonesia saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur, salah satunya percepatan pembangunan untuk proyek-proyek infrastruktur IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus digenjot.

Country Managing Partner EY Indonesia Peter Surja mengatakan, pembiayaan kreatif sangat penting dalam rangka pendanaan infrastruktur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Kreatif financing adalah konsep pembiayaan infrastruktur secara kreatif dalam mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah (APBN).

Baca juga: Zona Inti IKN Diminati Banyak Investor, Presiden Jokowi Minta Buka Area Baru untuk Segera Dibangun

Ini diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Peter di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Nilai investasi sektor infrastruktur diperkirakan akan mengalami kenaikan 15 persen setiap tahunnya.

Di sisi lain, beberapa tahun ini anggaran infrastruktur pemerintah relatif stagnan dan menurun sehingga peran swasta dibutuhkan dalam kebutuhan investasi.

Direktur EY Indonesia yang juga merupakan ahli transaksi infrastruktur Sahala Situmorang mengungkapkan, dalam skema pembiayaan kreatif, terdiri dari beberapa opsi seperti bundling aset eksisting dan baru, blended finance, joint venture, dan relay financing.

Dia juga menekankan pentingnya manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif.

Misalnya, pembagian risiko, peringanan beban fiskal pemerintah, knowledge transfer, dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Dari pihak badan usaha, pastinya akan mendapatkan kepastian usaha, perizinan, insentif, dan kelayakan keuangan. Dengan kolaborasi kedua pihak ini akan membawa manfaat yang lebih besar di masyarakat," tambahnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang telah berhasil menggunakan skema pembiayaan kreatif mencakup pengembangan Proyek Proving Ground Bekasi dengan skema kerja sama pemerintah, badan usaha, dan Kemenhub sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Dalam proyek tersebut, Kementerian Keuangan sebagai regulator memberikan persetujuan penggunaan mekanisme pembayaran availability payment pada proyek.

Baca juga: Tertarik Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Investor Malaysia Berpeluang Besar Ikut Tanamkan Modal

Kemudian, PT Penjamin Infrastruktur (PII) memberikan fasilitas project development facility dan penjaminan proyek.

Ada juga proyek penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Timur dan Selatan DKI Jakarta yang menggunakan skema kerja sama invstasi atau pendayagunaan ekuitas (joint venture).

Proyek FPSA dijalankan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Didukung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan kepada BUMD.

Proyek ini juga bekerja sama dengan SPAM DKI Jakarta, melalui skema pembiayaan bundling yang dilakukan oleh Perumda PAM JAYA dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov DKI.(*)