Tak Mau Ketinggalan dengan Pembangunan IKN Nusantara, Ini Permintaan Pemkab PPU ke Pemerintah Pusat

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM – Tak mau ketinggalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Pemkab Penajam Paser Utara minta pemerintah pusat terbitkan aturan khusus.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah meminta diterbitkan regulasi khusus dari pemerintah pusat agar perkembangan di daerah sebagali lokasi IKN Nusantara bisa ikut berkembang.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Penajam Paser Utara Nicko Herlambang mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, diantaranya dalam bentuk regulasi khusus.

Regulasi khusus itu antara lain mengenai pembangunan beberapa ruas jalan, serta peningkatan cakupan layanan air bersih agar setara dengan IKN Nusantara.

"Harusnya ada aturan khusus agar kami tidak jauh tertinggal," ungkapnya, Jumat (9/12/2022).

Menurut Nicko, pemerintah pusat saat ini sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan air bersih di IKN Nusantara, terlihat dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Buka Peluang Bisnis bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Timur

Dengan kondisi tersebut, dipastikan seluruh warga yang menetap di sana akan tercukupi air bersih.

Sementara di Benuo Taka sebagai daerah asal, hanya terakomodir 20 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 180 ribu lebih.

Jangkauan layanan air bersih tersebut, lanjut Nicko masih terbilang rendah.

Belum lagi, potensi pertambahan penduduk yang diperkirakan akan mencapai sebanyak 250 ribu jiwa.

"Pemenuhan jaringan kami baru sampai 20 persen, dengan jumlah penduduk lebih dari 180 ribu," jelasnya.

Nicko juga menjelaskan, air bersih merupakan yang paling mendesak untuk segera dipenuhi.

Aspirasi ini juga akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas, dan harapannya bisa segera diakomodir.

"Bappenas menjanjikan akan ke sini (PPU). Nanti kami akan tunjukkan kondisi seperti ini. Harus ada perlakuan khusus untuk warga kami," pungkasnya.

Menarik Investor IKN

IKN Nusantara kini sudah masuk tahap pembangunan. Pembangunan IKN Nusantara tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Seperti diketahui, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN Nusantara hanya dapat mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi sebesar US$ 30 miliar.

Sedangkan selebihnya 80 persen akan dipenuhi melalui skema Public Private Partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta dan instrumen lainnya.

Baca juga: Zona Inti IKN Diminati Banyak Investor, Presiden Jokowi Minta Buka Area Baru untuk Segera Dibangun

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara ini. 

Kabar terbaru, melansir Kontan, Otorita IKN Nusantara menyampaikan, 21 Negara Uni Eropa tertarik menanamkan investasi di proyek IKN.

Dikonfirmasi kepada Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono menjelaskan, ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius.

"Pembicaraan awal, masih akan dilanjutkan dalam teknis yang lebih detail," kata Sidik dihubungi, Minggu (4/12).

Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi satu upaya pemerintah dalam menarik investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Otorita IKN menyatakan bahwa, pemerintah sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin berinvestasi di IKN.

Adapun perwakilan 21 negara-negara Uni Eropa, di antaranya adalah duta-duta besar dari Italia, Belgia, Rumania, Swedia, Hungaria, dan Polandia.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Pimpin Penjajakan Pasar IKN ke Investor, Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha

Sementara itu dari Otorita Ibu Kota Nusantara hadir Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos.

Kabar baik tentang investasi di IKN ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip laman indonesia.go.id, di depan Forum 100 CEO yang dihelat Grup Media Kompas, Jokowi mengungkapkan investor yang berminat menanamkan modal di kota baru itu  bahkan berlipat kali dari ukuran bisnis yang tersedia. 

"Saya kaget, jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget. Sehingga, kawasan inti langsung sudah habis," kata Presiden Jokowi.

Jokowi pun menyampaikan tambahan kabar baik untuk para investor. Yakni, yang oversubcribed itu di Zona Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) I-A.

Semacam kawasan Kebon Sirih kalau di Jakarta. Zona 1-B, yang ibaratkan sebagai kawasan Budi Kemuliaan, belum ditawarkan.

Dalam waktu dekat ini, Zona KIPP 1-B akan dibuka proses penawarannya. Berikutnya adalah 1-C dan seterusnya. Situasi oversubcribed juga bisa terjadi di KIPP I-B.(m11/kps/ktn)

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News atau Google Berita!