Berita Daerah Terkini
Investor Asing Incar Pertanian di Daerah Lokasi IKN Nusantara, Kadin Kukar Gandeng Pengusaha Sabah
Sejumlah investor asing mengincar sektor pertanian di Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.
TRIBUNKALTARA.COM, TENGGARONG – Sejumlah investor asing mengincar sektor pertanian di Kutai Kartanegara sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.
Pengusaha China di Sabah, Malaysia yang tergabung dalam Sabah China Chamber Of Commerce ( SCCC ) menjalin kerjasama dengan Kadin Kutai Kartanegara.
Penandatanganan kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) dengan SCCC berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, pekan lalu.
SCCC tertarik untuk berinvestasi di Kutai Kartanegara dalam sektor pertanian dalam arti luas.
Diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, termasuk material dan logistik, bahkan sektor pertambangan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyambut baik adanya hilirisasi pertanian yang mulai dilirik investor dari berbagai negara.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara dan Masalah Ketenagakerjaan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono mengatakan, berdasarkan data, kinerja perekonomian Kutai Kartanegara sampai saat ini masih dipengaruhi sektor pertambangan.
Hal tersebut ditandai dengan share terhadap Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 sebesar 64,10 persen.
Selanjutnya, barulah diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebesar 13,46 persen.

Sektor kontruksi 7,52 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 4,24 persen.
Pemkab Kutai Kartanegara menyambut baik investasi bidang pertanian.
Sunggono menyebut, langkah yang diambil Kadin sesuai dengan keinginan Bupati.
"Kadin bisa terlibat langsung menarik investor agar mau berinvestasi di Kukar. Mudahan ini jadi titik balik, dan kebangkitan investasi di Kukar dimulai,” ujar Sunggono.
Baca juga: Kabar Terkini Proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rumah Dinas Para Menteri Mulai Dibangun
Sunggono berharap, investasi pertanian semakin massif.
Hal tersebut masih minim mendapat sentuhan dan dukungan dari para investor.
Bahkan kebanyakan masih dikerjakan secara mandiri oleh Pemkab Kukar, dibantu instansi terkait. Salah satunya dengan menggandeng Kodim 0906/KKR.
“Yang masih agak kurang investasi di hilirisasi produk pertanian, saat ini (masih) minim, semoga semakin banyak sehingga mendapat nilai tambah dari produk pertanian yang sudah ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kutai Kartanegara Aulia Rahman mengatakan, kerjasama yang dibangun bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis.
Terutama dalam mengembangkan kerja sama atau timbal balik dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara.
Dalam naskah kerja sama tersebut, mempertimbangkan kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-13 pada 20 November 2007 di Singapura.
Isinya membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.
President Sabah China Chamber of Commerce Malaysia, Datuk Liew Chun Kim menyambut baik kerja sama yang terjalin.
Menurutnya, hal tersebut sebagai bagian dari pengembangan bisnis di Indonesia, khususnya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Potensi Kutai Kartanegara luar biasa melimpah dan ini peluang dalam pertumbuhan ekonomi pasar global,” imbuhnya.
Sementara Pemprov Kaltim dan delegasi bisnis dari Sabah, Malaysia bertemu membahas peluang investasi di Benua Etam.
Pertemuan ini dijelaskan Sekprov Kaltim Sri Wahyuni di Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda.
Sri Wahyuni menerima kunjungan kerja delegation Sabah China Chamber of Commerce (SCCC) didampingi dinas terkait investasi, perdagangan, industri serta biro perekonomian dan perwakilan Kadin Kaltim.
President SCCC Datuk CT Liew, Deputy President Brett Chua datang ke Kaltim bersama asosiasi pengusaha yang menaungi seperti Kadin di negaranya.
Baca juga: Alat Berat di Proyek Pembangunan IKN Nusantara Dicuri, Polda Kaltim akan Perbanyak Personel Jaga
"Berbagai potensi dan peluang investasi di Kaltim kita diskusikan, termasuk ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara," sebut Sri Wahyuni, Sabtu (17/12/2022).
Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri manufaktur, kawasan pariwisata bahari dan ekowisata.
Ada juga, potensi perikanan dan kelautan, pertambangan batu bara, hingga potensi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara.
"Mereka datang untuk mengenalkan potensi kemungkinan kerja sama di berbagai sektor usaha melalui Kadin.
Karena geografisnya juga satu daratan, mereka berharap ada konektivitas yang bisa menghubungkan Kaltim - Sabah. Apalagi Kaltim sudah ditetapkan sebagai IKN Nusantara ," terang Sri Wahyuni.
Jika ini terhubung tentu bukan hanya di sektor transportasi, namun jalur perekonomian untuk produk-produk industri dan perdagangan.
Delegasi Sabah Cina juga bergerak di bidang transportasi (kargo) dan industri hilir makanan beku (frozen), seperti ikan segar, daging segar dan ayam segar.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Buka Peluang Bisnis bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Timur
Selain itu ada sektor pariwisata bekerja sama travel agency dengan paket wisata direct dari Sabah ke Kaltim dan sebaliknya. Kemudian, produk downstream dari perikanan dan petikemas atau kargo.
Pertemuan ini juga akan segera ditindaklanjuti, setidaknya untuk jalur perdagangan antara Kaltim-Sabah yang selama ini harus melalui Surabaya terlebih dulu.
"Sabah kan punya banyak rute penerbangan internasional, jika bisa lebih mudah masuk ke Sabah secara direct dari Kaltim kenapa tidak. Jadi pintu masuknya diubah," tegas Sri Wahyuni.
Pemprov Kaltim maupun Kadin Kaltim menerima semua yang telah didiskusikan sebagai bahan masukan ke depan agar bisa melakukan satu kajian.
Kaltim maupun Sabah sama-sama berada di bawah kerja sama negara-negara BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area).
Hal tersebut merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan utama meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya.
"Jadi dimungkinkan antar provinsi di negara BIMP-EAGA untuk kerja sama di bidang perdagangan, tetapi kita juga perlu kajian, ketika itu dilakukan apakah lebih efisien.
Seharusnya sih lebih efisien, dan juga ada industri yang berani menjamin untuk memulai itu," pungkas Sri Wahyuni.(aul/uws)