Banyak Terdampak Corona, KPPN Nunukan Bentuk Pojok UMKM, Harap Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Menggeliat

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan membentuk Pojok UMKM sebagai bentuk dukungan pasca terdampak pandemi Covid-19.

Kepala KPPN Nunukan, Budi Sukoyo mengatakan sektor UMKM banyak terdampak saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Kalau perusahaan besar mereka melakukan efisiensi dengan mengurangi produksi dan PHK. Tapi kalau di level pelaku usaha mikro mereka tumbang. Bahkan untuk bangkit kembali sulit," kata Budi Sukoyo kepada TribunKaltara.com, Selasa (27/12/2022), sore.

Ia beberkan mulai tahun 2021 pemerintah berharap agar semua institusi pemerintahan peduli dengan pertumbuhan UMKM.

Baca juga: Bisa jadi Pilihan, 10 Armada Speedboat Reguler Kaltara Berlayar Rute Nunukan-Tarakan Hari Ini

"Kalau kami di kementerian ada KPPN Kantor Pajak dan Kantor Bea Cukai membentuk suatu wadah yang peduli UMKM. UMKM diberikan edukasi agar bangkit," ucapnya.

Dukungan yang diberikan kata Budi, berupa pemberian pinjaman lunak, KUR (kredit usaha rakyat) melalui Bank.

"Termasuk Kantor Bea Cukai mendorong UMKM melakukan ekspor. Demikian juga Kantor Pajak memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar tidak perlu khawatir bila harus membayar pajak," tuturnya.

Menurutnya Pojok UMKM yang ada di KPPN Nunukan juga membantu pelaku usaha dalam melakukan promosi produknya.

Produk UMKM yang saat ini terpajang di Pojok UMKM berupa aneka makanan ringan khas Nunukan, anyaman kerajinan tangan, kain batik Lulantatibu, dan beberapa lagi.

Tak hanya itu, Budi mengaku telah menggandeng instansi pemerintah daerah dan perusahaan agar UMKM juga menjadi atensi semua pihak.

"Kami dituntut bagaimana produk UMKM laku. Kita tahu kalau ada pamaren UMKM, produknya sulit laku. Makanya manajemen UMKM yang kurang bagus kami berikan edukasi," ujar Budi.

KPPN Monitoring Program KUR dan UMi

Budi menyampaikan KPPN Nunukan juga melakukan monitoring program KUR oleh Bank dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dilakukan oleh Pegadaian.

"Kami survei bagaimana bantuan yang diberikan, efektif atau tidak. Walaupun leading sektornya Bank dan Pegadaian. Pemerintah berikan subsidi melalui KUR, harusnya kalau kredit resmi konvensional 12-18 persen. Ini hanya 6 persen," ungkap Budi.

Baca juga: Hary Tanoe Lantik Mantan Pangdam Kasuari Ali Hamdan Bogra Pimpin Partai Perindo Papua Barat Daya

Lanjut Budi,"Pegadaian sampaikan kepada kami UMKM di Nunukan aktif menganggsur, artinya usaha mereka jalan. Lalu soal KUR, di beberapa tempat kami survei ternyata pelaku UMKM dapat pinjaman baru," tambahnya.

Ia berharap ke depan ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Nunukan tumbuh menggeliat.

"Makanya pemerintah inginkan penggunaan produksi dalam negeri jadi perhatian khusus. APBN 2023 prosentase penggunaan produk dalam negeri harus lebih besar," imbuh Budi.

Penulis: Febrianus Felis