Berita Daerah Terkini

BPK Ungkap Kelebihan Bayar Belanja Obat dan Alkes di RSUD AW Sjahranie Samarinda, Perlu Lakukan Ini

BPK Perwakilan Kalimantan Timur menemukan pengelolaan belanja obat dan alat kesehatan ( alkes ) di RSUD AW Sjahranie, Samarinda kelebihan bayar.

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim
Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agus Priyono saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2022 di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kaltim ke Gubernur Isran Noor, Senin (26/12). 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA, TRIBUN - Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Perwakilan Kalimantan Timur menemukan pengelolaan belanja obat dan alat kesehatan ( alkes ) di RSUD AW Sjahranie, Samarinda kelebihan bayar.

Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Agus Priyono menilai permasalahan ini perlu mendapat perhatian RSUD AW Sjahranie.

Hal ini mengemuka dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) atas Laporan Kinerja dan Kepatuhan Tahun 2022 yang diserahkan BPK Kaltim kepada kepala daerah dan entitas terkait, di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Samarinda, Senin (26/12). 

Agus Priyono mengatakan, ada beberapa rekomendasi dari BPK dan sudah termuat dalam LHP yang diserahkan.

Dalam rekomendasi BPK Kaltim yang diterima Tribunkaltim.co ini, terdapat permasalahan ketidakpatuhan pada aspek pelaksanaan pekerjaan yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan belanja di RSUD AW Sjahranie yaitu pengadaan obat dan alkes .

"Di rekomendasi sebetulnya sudah termuat di LHP, intinya kalau itu kelebihan membayar atau pemahalan, pasti kita merekomendasikan untuk pemulihan kerugian daerah pada pihak-pihak yang bertanggungjawab dengan mengembalikan ke kas BLUD," jelasnya.

Baca juga: Pemprov Kaltara Benahi Rekomendasi BPK, Pejabat Terkait Diminta Berpedoman Sesuai Ketentuan

Pengadaan obat dan alke) di RSUD AW Sjahranie dalam LHP BPK tercatat tidak sesuai ketentuan, di antaranya terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp 3,33 miliar dan indikasi pemahalan harga Rp 711,67 juta.

"Kalau harga obat yang lebih tinggi, kita lihat dulu, kalau kemahalan mereka harus mempertanggungjawabkan.

Nanti misalnya di luar itu kalau lebih tinggi, bukan unsur kesengajaan jadi perhatian ke depan. Kalau kelebihan atau kemahalan suruh mengembalikan," tegas Agus Priyono.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor usai penyerahan LHP BPK Tahun 2022 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltim menanggapi singkat terkait temuan di RSUD AW Sjahranie.

"Nanti kita pelajari dulu, belum tahu persis saya. Saya tidak berani berkomentar kalau salah," ujar Isran Noor.

Baca juga: Jalankan Rekomendasi BPK, Pemkab Bulungan Tuntaskan Masalah Internal Perusda Berdikari & Lakukan ini

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2022 ini turut dihadiri langsung Gubernur Kaltim Isran Noor serta perwakilan DPRD Kaltim.

Turut terlihat hadir Bupati Paser dan Ketua DPRD Paser, Wakil Bupati Berau bersama Wakil Ketua DPRD Berau, Wakil Walikota Bontang dan Ketua DPRD Bontang. Sekda Kukar dan Ketua DPRD Kukar.

Tugas BPK

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved