Rabu, 22 April 2026

Berita Nasional Terkini

Jokowi Tegur Kepala Daerah, Masih Ada Warga Sulit Beribadah: Setiap Pemeluk Agama Punya Hak Sama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah atas sejumlah kasus intoleransi ketika umat Agama kesulitan ibadah karena minoritas di daerah

Editor: Sumarsono
Instagram @ sekretariat.kabinet
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memperingatkan para Kepala Daerah untuk menjaga toleransi antar umat beragama di daerahnya. 

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA  - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menegur para kepala daerah atas sejumlah kasus intoleransi ketika umat Agama kesulitan ibadah karena minoritas di daerahnya.

Jokowi menegaskan, setiap pemeluk agama mempunyai hak yang sama dalam beribadah.

"Hati-hati! Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.

Hati-hati, mereka memiliki hak yang sama dalam ibadah, hak yang sama dalam kebebasan beragama," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Bogor, Selasa (17/1).

Jokowi tak menyebut daerah-daerah yang dimaksud. Namun, ia mau semua kepala daerah menjamin kebebasan beragama dan beribadah masyarakat.

Dia tak ingin hak yang dijamin konstitusi itu diabaikan.

Jokowi mewanti-wanti agar kepala daerah tak membiarkan hak warga itu dicabut lewat kesepakatan-kesepakatan.

Jokowi menegaskan, kebebasan beragama dan beribadah setiap warga negara dijamin UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Baca juga: Figur yang Disebut Punya Kans jadi Menteri jika Jokowi Lakukan Reshuffle, Eks Jenderal TNI Termasuk

"Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kajari, Kajati. Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan.

Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," ucap Jokowi.

"Ada rapat FKUB, misalnya, sepakat tidak boleh membangun tempat ibadah. Hati-hati, konstitusi menjamin itu.

Ada Peraturan Wali Kota, ada instruksi Bupati. Hati-hati kita harus tahu masalah ini," imbuhnya.

Jokowi mengaku prihatin karena masih adanya larangan membangun tempat ibadah didasarkan kesepakatan segelintir kelompok.

"Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan.

Meskipun hanya satu, dua, tiga kota dan Kabupaten, tapi hati-hati mengenai hal ini. Karena saya lihat masih terjadi.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved