Berita Malinau Terkini

Kerabat Keluhkan Biaya Pengobatan ODGJ, Mensos Beber Skema BPJS Penyandang Disabilitas Mental

Rehabilitasi orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) diantara permasalahan yang disampaikan warga kunjungan Mensos, Tri Rismaharini di Kaltara.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI
Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah permasalahan sosial pada sesi dialog masyarakat dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (24/1/2023) sore. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Rehabilitasi orang dengan gangguan kejiwaan ( ODGJ) diantara permasalahan yang disampaikan warga kunjungan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini di Kalimantan Utara, Selasa (24/1/2023).

Persoalan biaya bagi ODGJ atau disabilitas mental disampaikan perwakilan masyarakat pada sesi dialog terbuka bersama Mensos di Desa Atap.

Diantaranya terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi hingga biaya pengobatan yang harus ditanggung kerabat penyandang disabilitas mental.

Pemangku Adat Tidung Desa Atap, Radensyah menyampaikan persoalan ini kerap menjadi momok bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Baca juga: Dilaporkan Keluarga Minggu Dini Hari, Polisi Temukan Anak Bawah Umur yang Hilang di Malinau Kota

Mensos Risma saat melakukan kunjungan ke Desa Atap, Sembakung, Nunukan.
Mensos Risma saat melakukan kunjungan ke Desa Atap, Sembakung, Nunukan. (TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI)

Selain itu persoalan ini ditambah karena masih minimnya layanan rehabilitasi khusus ODGJ di Kaltara.

"Di sini ada beberapa orang dengan disabilitas kejiwaan, dan kasian rata-rata keluarganya orang susah, dengan penghasilan pas-pasan. Sementara biaya untuk perawatan (rehab) cukup sulit bagi masyarakat kita," ungkapnya, Selasa (24/1/2023).

Radensyah meminta solusi, khususnya karena kasus serupa kerap terjadi di sejumlah daerah.

Menanggapi persoalan ini, Tri Rismaharini menerangkan kementerian sosial telah memiliki skema perawatan ODGJ khususnya terkait obat-obatan.

"Dari Kementerian Sosial akan komunikasi ke kepala desa dan nanti di data ke kami. Nanti saya masukkan BPJSnya, jadi nanti tiap bulan dia bisa nerima obat," katanya.

Data-data penyandang disabilitas kejiwaan tersebut nantinya akan diusulkan sebagai penerima program BPJS.

Baca juga: Panitia Undang Ratusan Warga Tidung Hadir, Musyawarah Pagun Pertama FKWT Malinau Dibuka Besok

"Kami akan minta datanya dan akan usulkan ke Bu Menteri. Kemarin, sudah disetujui untuk dapat bantuan makanan. Jadi datanya nanti akan kita usulkan," ungkapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved