Dipecat dari Pejabat Kemenkeu, Rafael Alun tak Dapat Uang Pensiun, Terbukti tak Patuh Laporkan Pajak

 TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) Rafael Alun Trisambodo resmi dipecat dari jabatannya.

Dipastikan Rafael Alun tidak akan mendapatkan uang pensiun setelah tidak lagi menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Kemenkeu.

Hukuman pemecatan terhadap Rafael Alun diputuskan setelah Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan audit dan menemukan ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh mantan pegawai DJP itu.

"Rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal ini kan pelanggaran dan kategori pelanggaran disiplin berat.

Konsekuensinya adalah pecat dan tidak dapat ( uang ) pensiun," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).

Setelah memutuskan memecat Rafael Alun, proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian, di mana sudah dilakukan pemanggilan kepada Rafael Alun untuk dilakukan pemeriksaan administratif.

"Surat sudah dilayangkan dari Pak Suryo (Dirjen Pajak), dan kami lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP Nomor 94 Tahun 2021," ungkap Heru.

Baca juga: Mantan Pejabat DJP Rafael Diduga Pakai Rekening Konsultan Pajak untuk Samarkan Harta, Kabur ke LN?

Sementara itu, Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh menegaskan pemecatan Rafael Alun dari statusnya sebagai ASN sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Awan mengatakan pihaknya sudah melakukan audit investigasi terhadap asal-usul kekayaan Rafael Alun dan terbukti ada pelanggaran berat.

Dari audit investigasi itu ada tiga temuan utama hasil penelusuran timnya terkait harta kekayaaan Rafael Alun yang belum dilaporkan.

Pertama, ada usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan.

Kedua, Rafael Alun tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan.

"Dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta kekayaan yang belum didukung oleh bukti otentik kepemilikan.

Terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Kedua tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan," kata Awan.

Ketiga, kata Awan, sebagian aset Rafael terbukti diatasnamakan pihak terafiliasi, yakni orang tua, kakak, adik, hingga teman Rafael Alun.

Baca juga: Hampir 10 Jam Mantan Pejabat DJP Rafael Jalani Pemeriksaan KPK, Pejabat Pajak lain akan Diperiksa  

"Tidak sepenuhnya melaporkan harta uang tunai dan bangunan, sebagian aset di atas namakan pihak terafiliasi, seperti orang tua, kakak, adik, teman, seperti itu," ujar Awan.

Selain itu tim investigasi dugaan fraud Itjen Kemenkeu juga menemukan empat temuan.

Pertama, Rafael Alun tidak menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN.

"Benar, tidak patuh dalam membayar pajak, bergaya hidup tidak sesuai asas kepatuhan ASN," ujarnya.

Kedua, Rafael tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Rafael terbukti menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatannya.

Terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya.

"Hasilnya, ada upaya RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya," kata Awan.  Dengan kondisi ini, Itjen Kemenkeu merekomendasikan Rafael agar dipecat sebagai PNS.

Rafael Alun Trisambodo belakangan menjadi sorotan masyarakat usai terbelit dua masalah.

Pertama, terkait penganiayaan keji yang dilakukan oleh anaknya bernama Mario Dandy Satrio terhadap putra petinggi GP Ansor, Cristalino David Ozora Latumahina.

Akibat penganiayaan tersebut, David harus dirawat di ruang ICU karena tak sadarkan diri sampai beberapa hari.

Baca juga: Terungkap Harta Rafael, Pejabat DJP Ayah Mario Pelaku Penganiaya David, Lebih Kaya dari Sri Mulyani

Kedua, Rafael juga disorot menyusul gaya hidup mewah yang dipamerkan anaknya. Buntutnya, Kemenkeu dan KPK menyelidiki asal kekayaan Rafael yang tercatat Rp56 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rekening Istri

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan rekening istri pejabat Ditjen Pajak Rafael Tri Sambodo, Ernie Meike, paling banyak diblokir.

"[Rekening Rafael yang diblokir] lebih dari 10. Istri paling banyak. Sisanya anak-anak," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).

PPATK sebelumnya menyatakan telah memblokir lebih dari 40 rekening terkait Rafael. Nilai mutasi rekening selama periode 2019-2023 mencapai Rp500 miliar.

Mutasi rekening memuat informasi pelbagai transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening, seperti kredit, debit dan saldo rekening yang ada pada tanggal tertentu.

Ivan mengatakan pihaknya menemukan banyak transaksi selama periode empat tahun tersebut. Satu di antaranya mengenai transaksi ke luar negeri.

Baca juga: Momen Haru Sri Mulyani Jenguk David, Korban Penganiayaan Anak Pejabat Ditjen Pajak: Saya Minta Maaf!

"Iya," tegas Ivan saat dikonfirmasi mengenai transaksi ke luar negeri. "Banyak sekali termasuk belanja dan urusan pribadi lainnya, setoran tunai, transfer dan lain-lain. Sumber enggak sesuai profil," kata Ivan. (tribun network riz/tis/ham/dod)