Transisi Energi yang Adil, Bukan Sekadar Menurunkan Emisi Karbon

(2) Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia

(3) Keadilan Ekologis

(4) Keadilan Ekonomi

(5) Transformatif, bukan sekedar transisi teknologi tetapi harus mendorong transformasi pembangunan ekonomi secara menyeluruh dari ekonomi ekstraktif dan sentralistik ke ekonomi yang regeneratif dan demokratis.

Adapun empat langkah strategis yang dapat dilakukan adalah

(1) Percepatan pensiun dini PLTU dan pengakhiran pertambangan batu bara

(2) Meninggalkan solusi-solusi palsu transisi energy

(3) Reformasi PLN dan kebijakan energy

(4) Perancangan dan implementasi transisi energi yang akan memastikan bahwa transisi dijalankan secara berkelanjutan dengan titik tekan perlibatan publik dan proses yang bottom-up.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor ke Meksiko Bahas Emisi Karbon, Kaltim Bakal Dapat Dana Rp 189 Miliar

Detailnya, Ashov menjelaskan, Indonesia mempunyai target 23 persen untuk bauran Energi Terbarukan pada tahun 2025.

Namun, hingga saat ini pencapaiannya masih rendah yaitu sekitar 11-12 persen.

Ini karena masih banyak kebijakan pemerintah yang kontradiktif, yakni masih berpihak pada industri fosil.

Masih ada 13,8 Giga Watt PLTU yang dipertahankan pemerintah untuk terus dibangun tanpa tenggat waktu yang pasti untuk penghentian pembangunan PLTU batu bara baru, dan masih banyaknya insentif bagi industri batu bara.

“Aspek penting lainnya adalah bahwa konsep dan kerangka transisi energi yang berkeadilan belum didefinisikan dengan baik oleh pemerintah.

Oleh karena itu, yang dikhawatirkan adalah terjadinya transisi energi tetapi tidak menyasar pada masalah utamanya, bahkan menghasilkan solusi-solusi palsu seperti co-firing batu bara atau gasifikasi batu bara,” jelasnya.