Berita Nasional Terkini
Gus Nur Divonis Penjara 6 Tahun Atas Kasus Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Kuasa Hukum Ajukan Banding
Terdakwa kasus ujaran kebencian ijazah palsu Sugi Nur Raharja atau Gus Nur divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo.
TRIBUNKALTARA.COM, SOLO - Terdakwa kasus ujaran kebencian ijazah palsu Sugi Nur Raharja atau Gus Nur divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo.
Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Moch. Yuli Hadi didampingi Hakim anggota Hadi Sunoto dan Bambang Aryanto di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (18/4/2023).
"Menjatuhkan pidana kepada Sugi Nur Rahardja hukuman penjara selama 6 tahun," terang Yuli Hadi.
Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.
Seperti diketahui, JPU menuntut Gus Nur 10 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian ijazah palsu Presiden Jokowi.
Dalam sidang putusan, Majelis Hakim setidaknya membacakan poin-poin putusan yang terdiri dari 370 halaman.
Baca juga: Ada Pejabat di Kaltara Diisukan Gunakan Ijazah Palsu, Ketua DPRD Dorong Pemprov Kaltara Telusuri
Meski sempat diwarnai interupsi dari pihak kuasa hukum Gus Nur, sidang tetap berjalan lancar.
Usai putusan, kuasa hukum Gus Nur berencana untuk mengajukan banding atas vonis terhadap kliennya.
Sebagai informasi, ruang sidang vonis Gus Nur penuh dengan pengunjung.
Personel pengamanan ditambah oleh pihak kepolisian untuk mengamankan sidang vonis Gus Nur.
Kuasa Hukum Ambil Jalur Banding
Ditemui seusai sidang, Eggi Sudjana sebagai perwakilan tim kuasa hukum menyayangkan vonis 6 tahun terhadap Gus Nur.
"Kami sangat menyayangkan adanya putusan tersebut Gus Nur Divonis 6 tahun penjara." Ujar tim kuasa hukum Gus Nur.
Oleh karena putusan yang dianggap memberatkan tersebut, tim kuasa hukum sepakat mengajukan banding.
Baca juga: Sosok Nurhali, Kepala Sekolah yang Harta Kekayaannya Kalahkan Presiden Jokowi, Masih Setia Jadi ASN
"Dengan putusan tadi kami akan mengajukan banding," tambahnya.
Menurut mereka vonis penjara 6 tahun tersebut sangat memberatkan.
Bahkan, ia menambahkan Gus Nur tidak layak dijatuhi hukuman penjara.
"Menurut kami Gus Nur tidak pantas dan tidak layak divonis penjara seharipun", tutupnya.
Sebut Sidang Dagelan, Pengunjung Sidang Diusir
Sidang putusan vonis terhadap terdakwa ujaran kebencian, UU ITE, dan penistaan agama Sugi Nur Raharja atau Nus Nur diwarnai dengan pengusiran seorang pengunjung.
Pengusiran lantaran seorang pengunjung sempat berteriak 'sidang dagelan' di tengah pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Moch. Yuli Hadi, serta Hakim anggota Hadi Sunoto dan Bambang Aryanto.
Sidang vonis Gus Nur dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (18/4/2023) pukul 11.00 WIB.
"Berkas putusan 350 halaman. Mau dibacakan semua, atau kita ambil poin-poinnya saja," ujar Yuli Hadi kepada terdakwa dan kuasa hukumnya, Selasa (18/4/2023).
Baca juga: Sikapi Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Jozeph Paul Zhang, MUI Beber 3 Perkara Serupa di Kaltara
Di tengah pembacaan berkas tuntutan, Gus Nur sempat melayangkan interupsi kepada Majelis Hakim.
"Izin mulia, dipercepat saja, ini bulan puasa. Ijazah palsu itu bukan domain saya, langsung saja dibacakan vonis saya berapa," kata Gus Nur.
Sesaat kemudian, seorang pengunjung nampak berdiri dari tempat duduk dan berteriak.
"Sidang dagelan," ujar pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut.
Hakim pun mengambil tindakan untuk mengusir orang yang bersangkutan.
"Tolong dikeluarkan tadi yang mengatakan sidang dagelan," kata majelis hakim Bambang Ariyanto.
(*)
| Sosok Irjen Rusdi Hartono, Akpol 1991 Segera Tinggalkan Polda Sulsel usai Mutasi Polri |
|
|---|
| Tantangan Polri di Tengah Sorotan Publik, Gubernur Akpol: Bangun Integritas Lewat Filsafat Kamera |
|
|---|
| Kader Golkar Laporkan Pembuat Meme yang Hina Dirinya, Bahlil: Saya Enggak Tahu |
|
|---|
| Sosok Nunung Syaifuddin, Tambah Daftar Akpol 1995 Kini Jenderal Bintang 2 usai Mutasi Polri |
|
|---|
| Profil Mayjen Windiyatno, Akmil 1992 Segera Tinggalkan Kodam XIV Hasanuddin usai Mutasi TNI |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.