Bupati Nunukan Laura Temui Mendagri Usai Upacara Hari Otonomi Daerah XXVII, Hal Ini yang Disampaikan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura menemui Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian usai mengikuti upacara Hari Otonomi Daerah XXVII tahun 2023, di Pantai Losari, Makassar, Sabtu (29/04/2023).

Asmin Laura menghadiri puncak peringatan Hari Otonomi Daerah yang dipusatkan di Kota Makassar bersama seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia.

Seusai upacara, orang nomor satu di Nunukan itu menemui Mendagri, Tito Karnavian.

Saat dikonfirmasi, Bupati Asmin Laura menjelaskan, pertemuannya dengan Mendagri berlangsung di stand pameran Inovasi Kabupaten Nunukan.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai kegiatan Gerbang Dutas ( Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan ), dimana Nunukan mengusulkan menjadi tuan rumah.

"Saya temui pak Mendagri hanya menyampaikan soal kegiatan Gerbang Dutas, yang mana Nunukan akan jadi tuan rumah.

Insya Allah, kami akan persiapan segala sesuatunya untuk menyukseskan acara ini," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Minggu (30/04/2023), sore.

Baca juga: Bupati Nunukan Soal Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes, Asmin Laura: APBD Masih Berat

Asmin Laura menuturkan, Gerbang Dutas merupakan program dari BNPP ( Badan Nasional Pengelola Perbatasan ).

"Nunukan diusulkan jadi tuan rumah. Bentuk detailnya kami belum tahu, karena ini program dari BNPP," ucapnya.

Harap Nunukan Bisa Mandiri

Terkait Otonomi Daerah di tahun 2023 ini, Bupati Asmin Laura menyampaikan, sikap optimisme bahwa ke depan Pemerintah Kabupaten Nunukan bisa mandiri dalam mengelola daerahnya.

"Memang ada kewenangan-kewenangan yang sudah ditentukan, makanya daerah sedikit kesulitan untuk melangkah, sehingga terkesan lambat," ujar Laura.

Menurutnya, pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nunukan tetap dilaksanakan, meskipun hanya bersifat fasilitasi.

Baca juga: Buka Acara Lomba Pawai Takbir Keliling, Asmin Laura Ajak Warga Nunukan Semarakkan Malam Kemenangan

"Masyarakat cenderung tidak mau tahu, itu kewenangan daerah, provinsi, ataukah berada di pusat.

Kami harap nanti ada MoU tentang evaluasi peraturan yang ada, karena ada dasar dari penyelenggara Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang," tutur Asmin Laura.

"Kami tegak lurus aja dengan apa yang terjadi saat ini, meskipun terkesan banyak hambatan di lapangan. Kami hanya memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa beginilah kondisi kita saat ini," tandasnya. (*)

Penulis: Febrianus Felis

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News