Akses dan Kualitas Pendidikan di Serambi Nusantara

Oleh: DR Ir Hetifah Sjaifudian MPP, Wakil Ketua Komisi X DPR RI

TRIBUNKALTARA.COM – Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu kawasan strategis nasional yang menjanjikan.

Terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, IKN Nusantara dirancang sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan pariwisata baru di Indonesia.

Harapan besar juga telah diletakkan pada IKN Nusantara untuk menjadi pusat pendidikan yang berkualitas tinggi dan pusat riset berskala internasional.

Namun, di balik potensi kemajuan yang dimiliki, masih ada tantangan yang dihadapi terutama dalam bidang pendidikan di wilayah Serambi Ibu Kota Nusantara atau Serambi Nusantara.

Serambi Nusantara sendiri sebenarnya bukanlah istilah resmi dalam Undang-undang KN.

Istilah ini digagas oleh Pemkab Penajam Paser Utara untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi di wilayah inti IKN Nusantara akan sama dirasakan manfaatnya oleh daerah sekitarnya.

Masyarakat yang tinggal di sekitar IKN Nusantara, seperti Kabupaten PPU tentunya memiliki harapan besar terhadap perkembangan pendidikan di wilayah mereka.

Baca juga: Apa Kabar Peminatan dan Realisasi Investasi di IKN Nusantara?

Mereka berharap agar pendidikan di daerah tersebut juga berkualitas dan mampu memberikan akses yang sama bagi seluruh warganya.

Kondisi saat ini menunjukkan masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan serta kurangnya guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten.

Misalnya, tidak banyak guru di Kabupaten PPU yang mampu berbahasa Inggris.

Guru-guru di banyak sekolah juga masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan menggunakan teknologi pendidikan.

Masyarakat PPU, seperti dikemukakan anggota DPRD Kabupaten PPU H Sakka Said, SH,  mengharapkan lebih banyak beasiswa diberikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

Tingginya angka putus sekolah masih menjadi masalah di wilayah ini.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 600 siswa yang putus sekolah di PPU yang jumlah penduduknya tidak lebih dari 200 ribu jiwa.