Update Penyelesaian Dampak Sosial Puspem Tana Tidung, Dinas PUPR KTT Diminta Perbaiki Data

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Penyelesaian dampak sosial atas pembangunan pusat pemerintahan atau Puspem Tana Tidung terus berproses.

Update terkini, Pemkab Tana Tidung melalui Dinas PUPR telah melakukan indentifikasi dan validasi data masyarakat yang menguasai lahan di pusat pemerintahan.

Kepala Dinas PUPR Tana Tidung, Hadi Aryanto mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan data, sesuai permintaan Tim Terpadu atau Timdu pembangunan Puspem Tana Tidung.

"Selanjutnya, kita akan memanggil lagi masyarakat terdampak untuk melengkapi data-data yang dimaksud," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah Puspem KTT Harus Menunggu Penyelesaian Dampak Sosial Clear

Dia menyampaikan, dari 117 masyarakat terdampak pembangunan 10 persen lahan Puspem Tana Tidung, ada 5 orang yang belum mengumpulkan data.

Dia berharap, kelima orang tersebut dapat mengumpulkan data-datanya dalam waktu dekat.

Jikapun kelima orang ini tidak mengumpulkan data, Hadi menyampaikan, PUPR akan tetap melakukan pengukuran.

Diketahui, total luasan lahan yang dikuasai lima orang yang mengumpulkan data, sekira 26 ha.

"Nanti peritungan dan hasilnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Mereka ini sebenarnya bukan menolak ya.

Tapi ingin mengetahui besaran santunannya, inilah yang mereka tunggu. Tapi tentunya kita belum bisa sampaikan," terangnya.

Namun demikian, pemerintah Tana Tidung belim bisa menyampaikan besaran santunan. Karena, masih menunggu validnya data tersebut.

Jika data dinyatakan valid, pihaknya baru mengumumkan. Setelah itu, dihitung oleh tim appraisal.

"Jadi, bukan menolak pembangunan Puspem," katanya.

Dia mengakau, telah menyiapkan anggaran santunan sebesar Rp 4 miliar lebih. Meski begitu, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan appraisal.

Baca juga: Perindo KTT Targetkan 3 Kursi DPRD Tana Tidung di Pemilu 2024, 50 Persen Bacaleg dari Kaum Milenial

Jika anggaran tersebut kurang, barulah akan dianggarkan lagi di APBD perebuhan.

Pemberian santunan tahap pertama akan diberikan sesuai lahan yang butuhkan untuk pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan jalan lingkar, yang tengah berproses saat ini.

"Jadi di luasan lahan itulah yang kita selesaikan dulu dampak sosialnya. Tapi yang jelas, tahun ini tetap kita selesaikan secara keseluruhan," pungkasnya.

Penulis: Risna