Status ASN di Sepaku Wilayah IKN Nusantara Belum Jelas, Menpan RB Azwar Anaz Akui Masih Pembahasan

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Status para Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara yang masuk wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara saat ini belum jelas.

Seperti diketahui, usai Sepaku menjadi wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemkab Penajam Paser Utara mempertanyakan status para ASN yang bertugas di daerah tersebut.

Hal itu menjadi penting, karena jumlah ASN yang berada di Sepaku, baik yang bekerja di kelurahan, desa, kecamatan, hingga sektor pendidikan dan kesehatan cukup banyak.

Sebelumnya, Pemkab Penajam Paser Utara menginginkan kejelasan status ASN di Sepaku untuk menyesuaikan regulasi nantinya.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ( Menpan RB ) Abdullah Azwar Anaz mengaku belum ada keputusan mengenai status ASN khususnya yang berada di Sepaku.

Baca juga: IKN Nusantara di Sepaku PPU, Azwar Anaz Akui Status ASN di Ibu Kota Negara Masih Dibahas Kemenpan RB

Apakah akan dikembalikan ke daerah atau secara otomatis menjadi ASN di bawah kewenangan Otorita IKN.

“Kalau status itu masih dibahas secara teknis,” ungkapnya saat berkunjung ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (10/6) Sabtu (10/6).

Menurut Azwar Anas, pembahasan mengenai hal tersebut masih terus dilakukan, karena menyangkut persoalan teknis nantinya.

Sehingga, hal itu membutuhkan waktu dan pembahasan mendalam, bersama dengan pihak terkait di kementerian. “Secara teknis teman-teman nanti bahas,” sambungnya.

Pemkab Penajam Paser Utara telah beberapa kali menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang mengatakan, jika ASN dikembalikan kepada daerah, maka pemda akan segera menyesuaikan regulasinya.

“Terkait hal itu harusnya sudah dikoordinasikan agar kita juga segera membentuk regulasi kalau memang dikembalikan ke kita,” ucap Nicko beberapa waktu lalu.

Selain itu, Menpan RB menuntut agar ASN di Kabupaten PPU melakukan program perubahan.

Baca juga: Jadi PNS Ibu Kota Negara, Menpan RB Dorong ASN di PPU Lakukan Program Perubahan Sambut IKN Nusantara

Selama ini, menurut Azwar Anas, ASN hanya terpaku untuk melakukan rapat dan perjalanan dinas.

Hal itu diakui tidak dapat memberikan dampak signifikan, terhadap kinerjanya terutama dalam kemajuan daerah.

“Pejabat hanya sibuk rapat untuk membuat keputusan, untuk dirapatkan lagi,” ungkapnya.

Azwar Anas mengatakan,  bahwa amanat Presiden adalah menyiapkan sumber daya aparatur di daerah, agar dapat berkualitas mengiringi pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Ia meminta agar mulai saat ini ASN di daerah khususnya di PPU lebih banyak membuat program yang dapat melibatkan mereka langsung.

Misalnya dengan membuat event atau festival budaya secara rutin. Dalam pelaksanaannya nanti, hanya melibatkan ASN dan masyarakat.

“ASN harus membuat proyek perubahan, agar bisa menggerakkan semua lini, salah satunya membuat event,” sambungnya.

Jika hal itu dilakukan, maka juga akan menarik kunjungan ke PPU. Selama ini diketahui, semua kunjungan masih tertuju pada Titik Nol IKN Nusantara.

Baca juga: Akan Isi Ibu Kota Negara, Menpan RB Beber Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Sudah Disiapkan

“Semua harus bergerak, membuat proyek perubahan karena ini IKN, banyak pejabat yang datang, hanya datang ke titik nol yang dilihat hutan,” ujarnya.

ASN di daerah lokal IKN Nusantara kata dia harus disiapkan, terutama dari segi kualitas atau kemampuannya.

Nantinya, mereka yang akan berperan penting agar daerahnya bisa mengikuti laju perkembangan IKN. “ASN disiapkan menjadi ASN berkelas yang punya resources yang bagus,” katanya.

Pindah ke IKN Nusantara

Dalam kunjungan ke Penajam Paser Utara, Azwar Anaz juga menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN Nusantara direncanakan mulai pada 2024 mendatang.

Menurutnya, skenario pemindahan ASN sudah disiapkan. Begitupula dengan tahapan pemindahannya.

“Sudah disiapkan skenarionya, dan tahapannya sudah ada,” ungkapnya.

Pemindahan ASN ke IKN Nusantara, untuk tahap pertama diperkirakan sebanyak 16 ribu orang lebih.

Mereka merupakan ASN dari lembaga pemerintahan, serta TNI Polri.

Dikutip dari laman menpan.go.id, pada 2024 personil TNI Polri yang akan pindah ke IKN sebanyak 5.716, sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi madya yang akan dipindahkan sebanyak 193 orang.

Selanjutnya, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama sebanyak 964 orang, pejabat fungsional sebanyak 8.091 orang, dan untuk jabatan pelaksana sebanyak 2.026 orang.

Jumlah keseluruhan ASN yang akan pindah tahun depan yakni sebanyak 16.990 orang.

Pemerintah telah menyiapkan pemindahan ASN ke IKN disertai dengan fasilitas yang akan diberikan.

ASN yang akan pindah, dibangunkan apartemen sebagai tempat tinggal, dilengkapi dengan sarana olahraga, kesehatan, pendidikan dan lainnya. (m11)

Baca artikel dan berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News