Mahfud MD Bocorkan Adanya Transaksi Miliaran Rupiah ke Kelompok Teroris: Digunakan untuk Merakit Bom

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ), Mahfud MD membocorkan adanya transaksi miliran rupiah terkait terorisme di Jawa Timur.

Uang tersebut dipergunakan untuk merakit bom. Transaksi miliaran rupiah dimanipulasi sebagai pembelian sajadah.

"Saya kebetulan Ketua Tim TPPU. Jadi saya lihat banyak yang mencurigakan bahwa ini untuk terorisme kirim uang ke suatu daerah melalui pemesanan produk sajadah.

Di sebuah tempat di Jawa Timur, uangnya miliaran," ujar Mahfud MD saat Pengarahan Gerakan Literasi Digital di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa(13/6).

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyebut setelah dilakukan pengecekan terkait transaksi pembelian sajadah miliaran rupiah tersebut perusahaan yang diduga fiktif.

Baca juga: Detik-detik Densus 88 Gerebek Teroris di Lampung, Satu Anggota Densus Dilaporkan Terluka

Tidak dikirimi sajadah, uang tersebut justru dipergunakan untuk membeli bahan-bahan untuk merakit bom.

"Tapi tidak ada feedback-nya perusahaan yang dikirimi itu sajadah, yang kemarin sudah dilacak, itu digunakan untuk merakit bom, dan sebagainya dan sebagainya, ini begini," ucapnya.

Menurut Mahfud MD, kelompok teroris juga memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pengembangan kelompoknya.

"Ada juga cyber terrorist dimana teknologi digital jadi alat bari untuk melancarkan serangan dan merekrut anggota baru," ujarnya.

Tidak hanya itu, selain cyber terrorist ada juga suatu negara atau kelompok jahat tertentu yang melakukan pengintaian dengan melakukan pola serangan siber.

Ia kemudian mencontohkan kemunculan Bjorka yang pernah heboh dan mengklaim adanya kebocoran data.

Baca juga: Terungkap Alasan Jokowi Mendadak Batalkan Mahfud MD Jadi Cawapres 2019, Ada Desakan dari Parpol

"Ada juga serangan siber yang disponsori negara atau kelompok yang bermaksud jahat untuk melakukan pengintaian atau pencurian informasi seperti Bjorka soal pembicaraan antara presiden dan menteri, dan bisa lebih dahsyat dari itu hanya saja ini yang tidak kita ketahui," kata Mahfud MD.

Plt Menkominfo ini juga menyampaikan pemenuhan literasi digital di Indonesia juga sangat rendah.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari Institute for Management Development (IMD), Indonesia berada di urutan ke-51 dari 63 negara terkait literasi digital.

"Ada data yang saya catat tadi sebelum berangkat ke sini, Saudara, pemenuhan literasi digital di Indonesia sangat rendah atau rendahlah.

Coba ini ada catatan atau laporan dari Institute for Management Development (IMD) dalam world digital competitive news ranking di mana Indonesia ada di urutan ke-51 saja dari 63 negara. Rendah.

Meskipun pengguna internet banyak, tapi tidak dengan literasi digital. Pengguna internet terbesar saya kira (Indonesia)," kata Mahfud MD.

Baca juga: Kelompok Teroris Papua Semakin Beringas, 1 Prajurit TNI AL Tewas Tertembak & Seorang Perwira Terluka

Menurutnya, orang yang mengetahui caranya menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari disebut sebagai yang telah memiliki literasi digital.

Sebaliknya jika hanya menggunakan internet tapi tidak paham kegunaan dan manfaatnya berarti tidak paham literasi digital.

"Literasi berarti paham caranya, paham bahwa itu tipuan, paham bahwa itu benar, paham bahwa itu tidak boleh itu tuh namanya literasi digital.

Tapi kalau cuma pakai internet, itu tidak paham, dia tidak melek dengan digital, bisa saja, apalagi pengguna email itu banyak banget.

Tapi, kalau kita lihat dari hasil penelitian, literasi digital sedikit, masih rendah," tuturnya.

Mahfud MD kemudian memaparkan indeks literasi digital berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemenkominfo.

Dia menyebut setiap tahunnya ada kenaikan namun sedikit.

Baca juga: Mahfud MD Bereaksi, Disebut Jokowi Cocok jadi Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres, Singgung Demokrasi

"Memang ada kemungkinan, literasi digital berdasarkan survei dari indeks literasi digital yang dirilis Kemenkominfo 2023, catatannya begini.

Tahun 2020 dari skala 1-5, indeks kita itu ada di 3,46, tahun 2021 naik sedikit menjadi 3,49, dan tahun 2022 kemarin naik hanya 3,54 naiknya sedikit-sedikit," ucapnya.

"Sehingga, dari skala 1-5, ini kita masih masuk dalam kategori sedang saja.

Dibandingkan dengan negara ASEAN lain, kita jauh, masih rata-ratanya negara ASEAN itu 70. Kita masih tidak sampai di situ," tambahnya.(Tribun Network/gta/wly)