Fernando Sinaga Harap Pemda di Kaltara Ikuti Langkah Pemkab Bulungan Deteksi Dini Kerawanan Pemilu

Bulungan TerFernando Sinaga Harap Pemda di Kaltara Ikuti Langkah Pemkab Bulungan Deteksi Dini Kerawanan Pemilu

HO
Anggota DPD RI Fernando Sinaga (tengah) di sela reses di Tarakan Kalimantan Utara, Kamis (3/8/2023). 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Langkah Pemkab Bulungan dalam menerapkan upaya deteksi dini kerawanan Pemilu patut dicontoh daerah lain di Kalimantan Utara.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara Fernando Sinaga dalam resesnya di Kota Tarakan, Kamis (3/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Pemkab Bulungan saat ini mulai melakukan deteksi dini berbagai potensi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial melalui penerapan sistem kewaspadaan dini yang baik.

Sejalan dengan itu, reses Fernando Sinaga kali ini salah satunya melakukan pengawasan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Karena itu saya mengapresiasi Pemkab Bulungan yang secara berkelanjutan mendeteksi dini kerawanan pemilu 2024," ujar Fernando Sinaga dalam rilis yang diterima TribunKaltara.com.

Menurtnya, kunci dari deteksi dini ini adalah political will atau ketulusan politik bupati dan wali kota untuk berkontribusi terhadap jalannya pemilu yang damai di Kaltara.

Fernando menyebut, deteksi dini kerawanan pemilu sesungguhnya mudah saja dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot melalui penerapan sistem kewaspadaan dini yang baik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Dia memaparkan, hal yang paling mendasar dari Permendagri itu adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM.

Maka dari itu, bupati atau walikota harus memperkuat keberadaan FKDM terutama perlunya dibekali pemahaman tentang konflik sosial, pemilu dan pilkada serentak 2024.

"Bagi saya, FKDM ini merupakan wujud dari upaya menciptakan ketertiban umum di daerah berbasis masyarakat, ujar Fernando yang juga anggota MPR RI ini.

Bukan hanya itu saja, Fernando Sinaga juga berharap semua kegiatan FKDM di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltara terutama yang terkait dengan potensi kerawanan pemilu dapat dipublikasikan melalui media massa.

"Agar semua pemangku kepentingan pemilu dan pilkada serentak 2024 dapat terus terinformasi soal dinamika yang terjadi di masyarakat.

(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved