Senator DPD RI Fernando Sinaga Pimpin RDP Bahas Temuan BPK RI soal Pengelolaan Aset Daerah

Namun hingga kini belum tuntas persoalannya.

Oleh karena itu, salah satu pertanyannya, “Apakah dalam pengelolaan aset, kemenkeu dan kemendagri ikut melakukan pembinaan pada aset pemerintah daerah?” tanyanya.

“Karena beberapa pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemeliharaan aset dengan baik” lanjutnya memberikan konteks pertanyaan.

Alexander Fransiscus, Anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung, turut bertanya mengenai persoalan di daerah asal provinsinya.

“Di bangka barat ada kawasan Pemda. Kawasan tersebut tidak bisa dibuatkan surat karena termasuk kawasan hutan lindung.

Mohon kiranya bisa dilakukan pengalihfungsian hutan lindung karena kantor pemda banyak di daerah tersebut,” usulnya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat Dengar Pendapat tersebut ditutup oleh pimpinan komite IV DPD RI, Fernando Sinaga yang salah satunya menyampaikan, “Perlunya koordinasi antar K/L dan pemda dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan pengelolaan BMN/BMD” tutupnya.

(Adv)