Lakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, BPKP Kaltara Datangi Pemkab Bulungan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Kaltara pada 2023.

Evaluasi yang dilakukan BPKP Kaltara dilaksanakan selama 65 hari. Terhitung mulai 6 September hingga 6 Desember 2023 mendatang.

Kepala BPKP Kaltara Felix Joni Darjoko mengungkapkan, terdapat 5 program terpilih dari pemerintahan kabupaten kota di Kaltara yang dievaluasi.

Termasuk di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Baca juga: Bupati Syarwani Ingin Pelajar Bulungan Dilibatkan pada Pagelaran Musik Alam Fest, Ini Alasannya

Utamanya, berkaitan dengan perencanaan dan penganggarannya selama 2023. Meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan daya saing pariwisata, penanganan stunting, serta pemberdayaan UMKM.

“Pelaksanaan evaluasi program tahun 2023 ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran program Pembangunan,” ungkap Felix saat bertemu dengan Bupati Bulungan Syarwani di ruang kerja bupati, Rabu (20/09/2023).

Dalam kesempatan sama, Bupati menyampaikan terima kasih, apresiasi serta dukungan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP Kaltara, sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Khususnya dalam perencanaan serta penganggaran oleh perangkat daerah di lingkup Pemkab Bulungan.

Syarwani mengatakan, selain sebagai ibukota provinsi, di Kabupaten Bulungan terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang perlu mendapat dukungan serius.

Yaitu Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timut yang telah digroundbreaking oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 21 Desember 2021.

Baca juga: Bulungan Terapkan Pendidikan Inklusi, Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tanggung Jawab Bersama

Keberadaan BPKP, kata bupati, diharapkan pula dalam mengawal Pemkab dalam mendukung pengembangan, pengawasan dan pengendalian KIH.

“Kita butuh kolaborasi dengan BPKP, kementerian dan instansi lainnya agar keberadaan kawasan industri, bisa memberikan dampak yang luas terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Bulungan,” ucap Bupati.

Ditambahkan, kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi merupakan masa depan Indonesia di mana Kabupaten Bulungan menjadi tuan rumah dan lokasi penyelenggaraannya, sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak diperlukan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho