BPJAMSOSTEK Tarakan dan Kejaksaan Negeri Malinau Optimalkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

TRIBUNKALTARA.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau untuk mengoptimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah Kabupaten Malinau.

Kegiatan ini dilakukan dengan penandatanganan perpanjangan kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau, sebagai bentuk komitmen dalam optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Malinau.

Adapun dimana perusahaan yang belum patuh atau belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja, akan dilakukan penegakan kepatuhan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Wahyu Diannur menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malinau dalam hal Sinergitas dalam mengoptimalkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Malinau.

Wahyu menambahkan, Kegiatan ini bertujuan untuk penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal penyelesaian masalah penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten Malinau.

"Kerjasama ini akan menangani seperti perusahaan yang menunggak iuran, perusahaan belum terdaftar sebagai peserta, maupun perusahaan daftar sebagian program dan perusahaan daftar sebagian tenaga kerja," katanya.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di kabupaten Malinau semakin meningkat.

"Semoga dengan kerjasama ini semakin mendorong tanggung jawab para pekerja atas hak para pekerja dan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Wahyu Diannur.

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan mengapresiasi kerjasama berbagai pihak atas dukungannya terhadap Program Jaminan Sosial di daerah.

]"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Malinau yang sangat mendukung Program Jaminan Sosial di daerah Kabupaten Malinau sebagaimana diamanatkan UUD RI No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial," tutupnya.

(adv)