Senator Fernando Sinaga Sampaikan Sejumlah Aspirasi Masyarakat Kaltara di Sidang Paripurna DPD RI

TRIBUNKALTARA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ) yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan laporan kegiatan reses di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara di Sidang Paripurna DPD RI pada Rabu (3/1/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan.

Di sidang paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyampaikan laporan kegiatan dari anggota DPD RI lainnya yang berasal dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Marthin Billa, Hasan Basri dan Asni Hafid.

Untuk diketahui, DPD RI baru saja menyelesaikan masa reses dalam bentuk kegiatan di daerah pemilihan pada 2 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024.

Sebagai pimpinan Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan 3 isu strategis sebagai aspirasi yang dihimpunnya selama masa reses, yaitu soal pengendalian inflasi di Kaltara, serapan APBN 2023 di Kaltara dan pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025 di Kaltara.

Terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mengatakan Tanjung Selor sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan pernah mengalami inflasi sampai pada 7,98 persen pada Desember 2022 lalu.

“Kini menurut data yang kami dapatkan dari BI Perwakilan Kaltara, per November 2023 hanya 1,95 persen. Hal ini mencerminkan inflasi sudah lebih rendah, bahkan lebih rendah dari nasional yaitu 2,86 persen,” ujar Fernando Sinaga

Baca juga: Perayaan Natal di Kaltara Aman dan Damai, Senator DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Forkopimda

Fernando Sinaga menilai turunnya angka inflasi secara signifikan di Tanjung Selor yang pernah membuat heboh secara nasional ini dipengaruhi oleh faktor teknis yang justru menjadi faktor kunci, yaitu sinergi dan koordinasi TPID Kabupaten Bulungan dengan BI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mengendalikan keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan logistik, serta komunikasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan.

“Kami berharap faktor ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain dalam mengendalikan inflasi.

Bagi DPD RI, faktor teknis ini sesungguhnya bisa menjadi indikator pengawasan inflasi daerah oleh anggota DPD RI di seluruh provinsi,” timpal Fernando Sinaga.

Masih terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mencari akar masalah dari tingginya inflasi, yaitu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah.

“Bahkan orang yang tergolong miskin harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya makan, yaitu hampir 65 persen uangnya untuk konsumsi.

Akibatnya, inflasi yang rendah itu hanyalah di angka belaka dan semu.

Masyarakat Kalimantan Utara ingin pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan yang didukung oleh pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli, regulasi yang jelas dari Pusat, dan perbaikan pasokan serta logistik,” tegas Fernando Sinaga

Dalam laporan yang disampaikan di Sidang Paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyoroti isu strategis kedua, yaitu serapan APBN 2023 di Kalimantan Utara.

“Pertama, serapan APBN 2023 pada akhir tahun 2023 lalu di Provinsi Kalimantan Utara, sampai bulan November 2023 telah mencapai Rp. 7,21 triliun. Serapan ini naik sangat signifikan jika dibandingkan akhir tahun 2022 lalu, yaitu hanya Rp. 2,52 triliun”, ujar Fernando Sinaga.