Bupati Asmin Laura Sebut Tingkat Pengangguran di Nunukan Tahun 2023 Turun 0,05 Persen

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan, Asmin Laura membeberkan capaian makro pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2023 dalam kegiatan Musrenbang 2024, Senin (25/03/2024).

Asmin Laura menyebut Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada tahun 2022 dengan nilai 67,88 persen lalu naik pada tahun 2023 sebesar 68,43 persen.

Kemudian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,24 persen dan tahun 2023 menurun menjadi 4,16 persen.

Menurutnya, penurunan tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional juga lamban akibat resesi ekonomi global.

Baca juga: Ribuan Usulan Musrenbang dari Masyarakat Nunukan Tidak Semua Diakomodir APBD 2025, Begini Alasannya

"Laju pertumbuhan ekonomi di daerah menurun tahun 2023 dibanding tahun 2022, karena pertumbuhan ekonomi nasional juga lamban. Itu akibat resesi ekonomi global," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 sebesar 2,74 persen dan tahun 2023 sebesar 2,69 persen.

Asmin Laura mengaku pemerintah daerah berhasil menurunkan tingkat pengangguran pada tahun 2023 sebesar 0,05 persen.

Begitu juga dengan angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,13 persen dan tahun 2023 sebesar 5, 53 persen.

"Tahun 2023 Pemkab Nunukan berhasil menurunkan tingkat pengangguran. Begitu juga dengan angka kemiskinan berhasil turun sebesar 0,60 persen," ucapnya.

Baca juga: Bupati Nunukan Perintahkan DPUPR Tinjau Ulang Lokasi yang Masuk Musrenbang: Dibutuhkan Masyarakat

Asmin Laura sampaikan bahwa untuk Indeks Gini Kabupaten Nunukan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sebesar 0,265 dan tahun 2023 sebesar 0, 262.

"Indeks Gini Kabupaten Nunukan mengalami penurunan yang menunjukan semakin meratanya pendapatan atau pengeluaran masyarakat.

Indeks Gini Kabupaten Nunukan lebih rendah dari Indeks Gini Nasional," ujarnya.

Berikutnya soal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2022 sebesar Rp192, 59 juta dan tahun 2023 Rp201,75 juta.

"Capaian makro pembangunan tahun sebelumnya menjadi tolak ukur untuk seluruh OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) terkait agar tidak terjadi penurunan di tahun selanjutnya," tuturnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis