Pemkab Bulungan Jalankan Kewajiban, Bupati Syarwani Serahkan LKPD Bulungan 2023 ke BPK RI

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Salah satu kewajiban Pemkab Bulungan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 akhirnya ditunaikan, yakni dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Agus Priyono pada Sabtu (30/03/2024).

Dalam penyerahan LKPD di Auditorium BPK RI perwakilan Kaltara di Tarakan ini, bupati didampingi Sekda Bulungan Risdianto dan jajaran pimpinan OPD.

Bupati mengatakan, melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, diharapkann dapat mempermudah dan mempelancar proses audit yang akan dilakukan sehingga bisa detail dan terperinci.

Baca juga: Ekonomi di Bulungan Tahun 2023 Tumbuh 4,65 Persen, Berikut 3 Sektor Penyumbang Tertinggi PDRB

"Harapan kami ada dukungan dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam laporan keuangan daerah, kami sangat menyadari banyak terjadi dinamika dalam kegiatan Pemkab Bulungan yang juga akan berdampak dan berpengaruh dalam penyusuan LKPD setiap tahunnya," sebut bupati.

Bupati melanjutkan dengan bantuan dan dukungan darI BPK RI, pihaknya yakin dan percaya bahwa LKPD Pemkab Bulungan ke depannya akan semakin baik.

"Tentu dengan proses dan mekanisme yang ada yaitu proses audit hingga pada tahap akhir sehingga nanti dapat memberikan opininya," kata bupati.

Dilanjutkan, atas kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, empat tahun berturut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemkab bertekad agar dapat mempertahankan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2023.

Dijelaskan, tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: BIODATA Riyanto, Ketua Golkar yang Lolos Lagi ke DPRD Bulungan, Berpeluang jadi Ketua Dewan

Dan Pemkab Bulungan akan terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun agar dapat memperoleh opini terbaik atas laporan keuangan.

“Dan yang terpenting dalam upaya pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan,” tandasnya.

“Dan saya minta juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar berkoordinasi yang baik dengan BPK RI setelah LKPD Unaudited ini diserahkan agar pengelolaan aset dan keuangan kita semakin baik,” imbuh dia.

(*)

Penulis: Edy Nugroho