Karhutla di Tarakan Kalimantan Utara Masuk di Dokumen Kajian Risiko Bencana, Masih Asistensi Pusat

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN – Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Penanganan Risiko Bencana (KRB-PRB) saat ini masih dalam proses asistensi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana ata BNPB pusat. Di dalamnya termuat bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah dan antisipasi saat kejadian terjadi.

“Berkaitan kajian risiko kebencanaan, saat ini dokumen yang disusun sedang dilakukan asistensi dari BNPB. Secara umum masih menunggu hasil review dari pusat di BNPB,” beber Kepala BPBDTarakan, Yonsep. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut masuk dalam dokumen kajian risiko kebencanaan.

Dalam kajian sendiri yang tertuang ada dua dokumen. Pertama Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kedua, Penanganan Risiko Bencana (PRB). Kajian ini selanjutnya berlanjut dengan PRB.

Data KRB dikelola PRB. Yang menjadi prioritas saat ini dalam dua dokumen itu adalah adanya karhutla. Awalnya hanya gempa bumi dan tsunami namun menyusul ditambahkan karhutla.

Baca juga: Catat 12 Karhutla Selama Februari, Tertinggi di Wilayah Timur Tarakan, BPBD: Siaga Cuaca Ekstrem

"Konsentrasi inilah yang membuat kita didukung langsung oleh BNPB terhadap program ke depan. Jadi memang Tarakan semakin tahun semakin kompleksitasnya semakin besar volumenya. Kalau dulu hanya satu hektar lahannya terbakar. Sekarang bisa sampai 4 hektare," ungkapnya.

Potensi kebakaran di Tarakan Kalimantan Utara sendiri masih ada. Prediksi masih sampai Maret untuk kondisi cuaca panas. Seperti disampaikan kemarin kurang lebih tujuh kasus karhutla terjadi di awal Maret 2024.
Selain itu ada juga banjir juga masuk dalam dokumen kajian. Termasuk longsor. Karena banjir dan longsor sendiri adalah dua hal tak bisa dipisahkan.

Namun untuk kebakaran lahan memang yang turut menjadi atensi. Selain itu disinggung juga kebutuhan fasilitas melalui pengadaan dari BPBD Tarakan.

“Saat ini BPBD Tarakan sedang pengadaan kendaraan dimana yang dibutuhkan, sementara ini satu unit kendaraan,” beber Yonsep.

Namun lanjutnya untuk saat ini masih dirasakan cukup meski akan maksimal jika dua unit bisa dilakukan pengadaannya. Karena lanjutnya Yonsep, saat ini sudah ada lima pompa alkon bantuan dari BNPB yang diserahkan langsung kemarin oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Alat ini kata Yonsep sudah memadai ketika terjadi kebakaran lahan, alat ini yang dikerahkan.

"Istilah di kami mana yang lebih diprioritaskan dulu. Semua itukan penting tapi ada yang diprioritaskan. Misalnya berdekatan dengan permukiman penduduk, berdampak terhadap perkebunan," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah