Catatan Hardiknas Hetifah Sjaifudian: Program Merdeka Belajar Harus Memerdekakan Guru dan Siswa
Kebebasan dalam proses belajar-mengajar menjadi kunci untuk menghadapi dinamika tersebut, dan saat ini Program Merdeka Belajar jadi langkah solutif.
Catatan Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ) Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI: Program Merdeka Belajar harus bisa memerdekan guru dan siswa!
TRIBUNKALTARA.COM - Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Pemerintah berupaya mengatasi berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan yang terus berubah.
Kebebasan dalam proses belajar-mengajar menjadi kunci untuk menghadapi dinamika tersebut, dan saat ini Program Merdeka Belajar merupakan langkah solutif.
Sampai saat ini Pemerintah telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar yang mentransformasi penyelenggaraan pendidikan dari tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi.
Baca juga: BIODATA Hetifah, Caleg Golkar Top Skor DPR Dapil Kaltim, Ungguli Mantan Gubernur dan Eks Kapolda
Program Merdeka Belajar terus berusaha menjawab beragam tantangan yang ada dalam lingkungan pendidikan Indonesia.
Ini mencakup kesulitan akses terhadap pendidikan, permasalahan kualitas pendidikan, pendanaan yang cukup, peningkatan infrastruktur dan penggunaan teknologi.
Serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat secara keseluruhan.
Apakah program Merdeka Belajar ini sudah baik dan bisa dilanjutkan ke Pemerintahan selanjutnya nanti?
Diharapkan program-program Pemerintah yang memberikan dampak positif pada masyarakat, akan menjadi agenda pembangunan pada pemerintahan yang akan datang, termasuk program Merdeka Belajar.
Pembangunan bidang pendidikan tentunya menjadi prioritas dalam RPJP yang disusun pemerintahan yang akan datang.
Baca juga: Lawan Uzbekistan U23, Hetifah: Mendukung Garuda Muda lewat Nobar Merupakan Wujud Kesatuan Masyarakat
Adakah catatan negatif atau hal yang masih harus dievaluasi dari program Merdeka Belajar Kemendikbud?
Fokus utama Pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah para pelaku utamanya, yaitu guru dan siswa.
Program Merdeka Belajar harus memprioritaskan kemerdekaan guru dalam aspek kesejahteraan mereka dan kemerdekaan siswa dalam proses pembelajaran.
Bagaimana dengan rekrutmen guru selama ini?
Pentingnya memperhatikan beberapa hal terkait kebijakan rekrutmen guru, antara lain, Kemendikbudristek segera menyelesaikan masalah kesimpangsiuran dalam seleksi guru PPPK.
Menyederhanakan proses seleksi guru PPPK, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan meningkatkan skema pendanaan untuk tunjangan guru.
(*)
Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News
Berkas PPPK Paruh Waktu Nunukan Kaltara Diverifikasi, Usulan Nomor Induk Pegawai Segera Diajukan |
![]() |
---|
Harga LPG 3 Kg di Tana Lia Tembus Rp 100 Ribu, Disperindagkop Tana Tidung Imbau Segera Lapor |
![]() |
---|
Tim Gabungan Tangani Batu Raksasa di Jalur Sungai Bahau Malinau, Sasaran Blasting Capai 7 Meter |
![]() |
---|
Tana Tidung Dapat Alokasi 725 Sambungan Jargas di Tana Lia, Bupati: Murah dan Ramah Lingkungan |
![]() |
---|
Honorer di Nunukan Kaltara Segera Diangkat jadi PPPK Paruh Waktu, Gaji Naik Rp500 Ribu Mulai 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.